wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian Indonesia agar tetap stabil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah juga akan terus memonitor dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan, salah satunya terkait kebijakan ekonomi baru di Amerika Serikat (AS) seperti terkait tarif.
Meskipun sejumlah negara menghadapi risiko resesi yang lebih tinggi, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi yang baik.
Menurut data Bloomberg pada Februari 2025, probabilitas resesi Indonesia kurang dari 5%, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38%), Kanada (35%), dan Amerika Serikat (25%).
Kendati begitu, menurut Airlangga, dengan fondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya ditengah gejolak ini.
Tentu diperlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak untuk bekerja bersama dalam terus membangun fundamental ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, kata Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (15/3).
Sepanjang tahun 2024, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang optimal, dengan capaian pertumbuhan PDB mencapai 5,03% (yoy).
Sejumlah provinsi juga menunjukkan pertumbuhan regional yang pesat, seperti Papua Barat dan Maluku Utara yang masing-masing tumbuh sebesar 20,8% dan 13,73%, yang didukung tumbuhnya sektor industri pengolahan serta pertambangan & penggalian.
Selain itu, beberapa leading indicator perekonomian nasional juga mencatatkan angka yang impresif sehingga menunjukkan optimisme masih kuat.
Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level optimis sebesar 126,4 pada Februari 2025, PMI Manufaktur yang tetap ekspansi di level 53,6, serta inflasi yang terkendali yakni deflasi 0,48% (mtm) karena masih adanya program diskon tarif listrik, dengan komponen inti mengalami inflasi 0,25% (mtm).
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur Lebaran, katanya.
Berbagai program yang disiapkan pemerintah jelang Hari Raya Idul fitri tersebut mulai dari program pariwisata selama periode Idulfitri yang diproyeksikan akan terdapat sebanyak 122,1 juta perjalanan wisatawan, insentif PPN DTP yang ditambah sebesar 6% untuk tiket transportasi, diskon tarif tol 20% untuk perjalanan jarak jauh (Barrier Gate to Barrier Gate) di beberapa ruas tol, pada H-7 hingga H-4 Idul Fitri, serta H+7 hingga H+8 Idul Fitri, hingga percepatan program kendaraan bermotor listrik yang telah disepakati bantuan Pemerintah sebesar Rp 7 juta per unit motor.
Selain itu, terdapat juga kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh dan Bonus Hari Raya Keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, penyaluran THR ASN Pusat dan Daerah serta pensiunan pada 2 minggu sebelum Idul fitri, serta program belanja nasional antara lain Friday Mubarak pada 28 Februari – 28 Maret 2025 dengan target transaksi sebesar Rp 75-77 triliun, BINA Lebaran pada 14 – 30 Maret 2025 dengan target transaksi Rp30 triliun, dan kampanye belanja online Ramadhan di seluruh e-commerce.
