Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung

Baca 10 detik

Ketua DPP PDIP Kesehatan, Ribka Tjiptaning, instruksikan relawan bela hak peserta BPJS PBI di Lenteng Agung, Jumat (13/2/2026).
Instruksi ini menyusul alokasi anggaran Rp59 triliun yang menjamin klaim BPJS PBI tidak ditolak fasilitas kesehatan.
Ribka mengkritik manajemen BPJS Kesehatan terlalu berorientasi profit, padahal seharusnya fokus melayani jaminan kesehatan rakyat.

wmhg.org – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, menginstruksikan seluruh relawan kesehatan partai untuk bergerak militan membela hak masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hal ini ditegaskannya dalam acara evaluasi mitigasi bencana di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jumat (13/2/2026).

Instruksi ini dikeluarkan menyusul adanya kepastian dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait ketersediaan anggaran sebesar Rp59 triliun untuk meng-cover klaim BPJS PBI.

Ribka menegaskan bahwa dengan anggaran yang sangat besar tersebut, tidak ada alasan bagi fasilitas kesehatan untuk menolak pasien dari kalangan rakyat miskin.

Pak Menkeu menyatakan tiga bulan ke depan BPJS masih bisa berjalan normal karena anggarannya ada Rp59 triliun. Jadi, jangan ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien rakyat kecil, tegas Ribka di hadapan ratusan relawan.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga melontarkan kritik tajam terhadap manajemen BPJS Kesehatan, secara khusus kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti.

Ia menilai manajemen saat ini terlalu terjebak pada pola pikir mencari keuntungan (profit oriented), padahal BPJS adalah kepanjangan tangan negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat.

BPJS itu dibuat untuk melayani, bukan perusahaan asuransi yang profit oriented. Ini bentuk hibah dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kalau dikit-dikit bilang rugi, ya mundurlah itu (Dirut). BPJS itu memang tugasnya mendistribusikan jaminan kesehatan, bukan mengejar untung, ujarnya.

Sebagai bentuk pengawalan, Ribka meminta para relawan kesehatan PDIP untuk hadir langsung di rumah sakit dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya tanpa merasa takut dengan birokrasi yang rumit.

Ia mengingatkan bahwa pelayanan tersebut bukanlah bantuan cuma-cuma dari pihak tertentu, melainkan kewajiban negara yang sudah dibayar melalui APBN.

Relawan kesehatan PDIP harus berani. Jangan takut. Katakan: Saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat. Ini bukan gratis, pasien BPJS PBI itu sudah dibayar oleh negara!, katanya.

Senada dengan Ribka, Wasekjen PDIP Sri Rahayu yang turut hadir menekankan pentingnya kesatuan hati dan tujuan bagi seluruh relawan.

Menurutnya, militansi relawan harus diwujudkan dalam bentuk kehadiran nyata di tengah masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis setiap hari.

Apapun kejadian yang terkait pelayanan di mana pun masyarakat membutuhkan, jika kita tahu informasinya, tugas kita adalah hadir dan melaksanakan pendampingan, tutur Sri Rahayu.

Ia menutup arahannya dengan harapan agar seluruh elemen kesehatan partai semakin solid dalam melayani publik.

Kita kuatkan barisan supaya tidak ada perbedaan di lapangan. Tujuannya satu: melayani kebutuhan masyarakat, pungkasnya.