wmhg.org – JAKARTA. Memasuki bulan ketiga, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum juga mengumumkan hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari 2025, yang seharusnya diumumkan akhir Februari 2025 lalu.
Padahal biasanya, publikasi APBN Kita yang berisi laporan penerimaan negara, belanja negara, kondisi utang pemerintah, dan seluruh pengelolaan APBN menjadi agenda rutin yang selalu diumumkan Kementerian Keuangan, sebagai bentuk transparansi publik atas pertanggungjawaban penggunaan dan alokasi uang negara.
Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, Keterlambatan Kemenkeu dalam melaporkan realisasi APBN, bisa menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, terutama bagi investor dan pasar keuangan.
Menurutnya, investor institusi dan asing sangat mengandalkan data APBN untuk memahami kondisi fiskal negara. Terlebih saat ini pemerintah sudah melakukan efisiensi anggaran.
Dengan keterlambatan laporan APBN ini, maka bisa memunculkan spekulasi, bahwa terdapat tekanan fiskal yang ingin ditutupi atau pemerintah dianggap kesulitan dalam merealisasikan anggaran.
“Lambatnya pemerintah mengumumkan hasil efisiensi juga bisa menimbulkan ketidakpastian yang membuat investor lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, yang berpotensi memunculkan volatilitas di pasar saham dan obligasi. Terlebih data APBN berkaitan dengan imbal hasil (yield) obligasi negara,” tutur Badiul kepada Kontan, Kamis (6/3).
Selain itu, investor juga menunggu pengumuman realisasi APBN untuk memastikan bahwa defisit dan belanja negara masih berada dalam batas aman serta bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang sehat. Informasi ini sangat penting agar investor dapat melakukan adaptasi yang cepat jika terjadi goncangan ekonomi.
Tidak hanya bagi investor, transparansi APBN juga menjadi acuan bagi sektor swasta dalam menilai skema kebijakan pemerintah terkait pembiayaan subsidi, pembangunan infrastruktur, dan berbagai sektor lainnya. Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam menyampaikan informasi ekonomi merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan pasar.
Badiul berharap, pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai keterlambatan laporan realisasi efisiensi APBN, termasuk faktor-faktor penyebabnya serta strategi yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut.
“Misalnya faktor penyebabnya apa, dan apa strategi pemerintah mengatasi masalah itu,” jelasnya.
Kejelasan ini akan membantu memastikan bahwa pemerintah tetap disiplin dalam pengelolaan anggaran, baik dalam aspek belanja maupun penerimaan negara, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi terkait rilis APBN.
“Tunggu jadwal dan tunggu pengumuman dari pemerintah,” kata Deni kepada Kontan.co.id, Kamis (6/3).
