Program 3 Juta Rumah, Tiap Desa Akan Dibangun 26 Unit

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah akan menggeber pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi backlog kebutuhan rumah.

Bagaimana caranya? Satuan Tugas (Satgas) Perumahan bentukan Presiden Prabowo Subianto bakal merealisasikan program 3 juta rumah pada 75.000 desa di seluruh Indonesia.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menyebut nantinya sebanyak 2 juta rumah akan difokuskan untuk dibangun di wilayah pedesaan. Masing-masing desa akan dibangun sebanyak 26 unit rumah.

“Pembangunan 2 juta rumah akan terdesentralisasi ke 75.000 desa. Berarti akan terbangun 26 unit rumah per desa dan 1 juta unit rumah susun di kota,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Jumat (6/12).

Bonny mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program 3 juta rumah mencapai Rp 53,6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahap awal, kata dia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mendapat anggaran sebesar Rp 21,6 triliun untuk mendukung pembangunan 2 juta rumah di desa.

“Pendanaan sudah disiapkan melalui pengajuan Anggaran Kementerian PKP sejumlah Rp 53,6 triliun di antaranya Rp 21,6 triliun adalah cicialn ditahun pertama untuk 2 juta unit rumah di desa,” tambahnya.

Sementara itu, kata Bonny, untuk ketersedian lahan akan disediakan pengembang UKM di desa, luasnya mencapai 3.000 meter persegi tiap desa.

Untuk diketahui, berdasarkan Buku Putih Satgas Perumahan, anggaran program 3 juta rumah tak hanya berasal dari APBN semata. Melainkan, akan menggandeng bantuan pendanaan dari berbagai pihak hingga industri perbankan.

“Anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah mencapai Rp 53,6 triliun rupiah dari APBN dan Rp 335 triliun dari perbankan. Dana ini akan digunakan untuk membangun berbagai jenis rumah, serta program lain seperti rumah susun sewa dan penataan kawasan perkotaan dengan total Rp 24,6 triliun,” demikian penjelasan di buku putih tersebut.

Selain itu, anggaran untuk mewujudkan program 3 juta rumah nantinya bakal ditarik dari BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Dana Pensiun, Asuransi, Sekuritas, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BUMN, hingga CSR.