Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa

wmhg.org – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, dilaporkan hilang ke polisi oleh aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton pada Kamis, 18 September 2025.

Laporan tersebut dibuat setelah mahasiswa empat kali menggelar aksi unjuk rasa dan rapat dengar pendapat tanpa pernah berhasil bertemu langsung dengan sang bupati.

Ketua Komisariat HMI Buton, Yusmiati, menyebut dasar laporan ini karena peraturan bupati membatasi perjalanan dinas maksimal lima hari, sementara Alvin tidak kunjung kembali ke daerah selama hampir satu bulan.

Menurut Yusmiati, aksi pertama digelar 3 September 2025, tapi bupati tidak hadir dan hanya diwakili Sekda dengan alasan yang tidak jelas.

Aksi kedua berlangsung 8 September 2025 di Tugu Nenas, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, tetapi keberadaan bupati tetap tidak diketahui.

Unjuk rasa berlanjut pada 18 September 2025 di Kantor Bupati Buton, tetapi kondisi serupa kembali terjadi karena rumah jabatan dan kantor tetap kosong.

Aliansi mahasiswa menegaskan laporan ini bertujuan mencegah simpang siur informasi di tengah masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan bupati.

Kepala Seksi Humas Polres Buton, AKP Suwoto, membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan pihak kepolisian akan memilah lebih lanjut.

Di Mana Alvin Akawijaya Putra?

Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa menepis isu hilangnya bupati dan memastikan bahwa Alvin sedang berada di Jakarta untuk kepentingan dinas.

Dia menjelaskan keberangkatan Alvin memiliki tujuan menghadiri sejumlah pertemuan penting yang tidak bisa diwakilkan.

Menurut Syarifudin, meski aturan perjalanan dinas hanya maksimal tujuh hari, seorang kepala daerah memiliki kewenangan khusus dalam menghadiri agenda penting di luar daerah.

Syarifudin menyebut Bupati Buton diperkirakan akan kembali dalam waktu dekat yakni satu hingga dua hari setelah laporan dibuat.

Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memandang kritik mahasiswa sebagai bagian dari masukan konstruktif.

Menurutnya, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik publik karena hal itu dapat menjadi pengingat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.