Pesan Tegas Komisi III DPR: Keadilan di Atas Kepastian Hukum, Kasus Hogi Minaya Wajib Dihentikan

Baca 10 detik

Komisi III DPR RI meminta Kejari Sleman menghentikan perkara hukum Hogi Minaya terkait pengejaran pelaku penjambretan.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (28/1/2026) di Parlemen menghasilkan kesimpulan penghentian kasus tersebut.
Penegak hukum diminta mengedepankan keadilan substantif daripada kepastian hukum dalam menangani kasus ini.

wmhg.org – Komisi III DPR RI secara resmi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman untuk menghentikan perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya, warga yang menjadi tersangka usai mengejar pelaku penjambretan.

Permintaan tersebut menjadi poin utama dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membacakan langsung tiga poin kesimpulan rapat yang dihadiri oleh Kapolresta Sleman dan Kajari Sleman tersebut.

Dalam kesimpulannya, Komisi III menegaskan bahwa kasus ini memiliki landasan kuat untuk dihentikan dengan merujuk pada undang-undang yang baru saja diundangkan.

Berikut tiga poin lengkap kesimpulan RDPU tersebut:

Komisi III DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara Sdr. Adhe Pressly Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan Nomor LP/1288/VII/2025/SPKT.Sat.Lantas/Polresta Sleman/Polda DI Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 65 huruf m UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan/atau alasan pembenar dalam Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Komisi III DPR RI meminta kepada penegak hukum untuk memedomani ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur agar penegak hukum mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum.Komisi III DPR RI meminta kepada Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media.

Habiburokhman menekankan bahwa penghentian perkara ini sangat penting guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam situasi ketika seseorang melakukan pembelaan terhadap harta benda dan ancaman kejahatan.

Komisi III juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak semata-mata terpaku pada kepastian hukum normatif, melainkan wajib melihat keadilan substantif.

Selain itu, teguran khusus diberikan kepada Kapolresta Sleman terkait pola komunikasi publik agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menyampaikan keterangan perkara kepada media massa.

Sebelumnya, Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait penanganan kasus Hogi Minaya, warga yang menjadi tersangka usai mengejar pelaku jambret hingga tewas.

Permohonan maaf tersebut disampaikan dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR, Kombes Edy mengakui adanya ketidaktepatan dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait penerapan pasal yang disangkakan kepada Hogi Minaya.

Ia menyebut kepolisian pada awalnya hanya berfokus pada aspek kepastian hukum tanpa mempertimbangkan sisi keadilan secara mendalam.

Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah, karena kami pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, pada saat itu kami hanya mau melihat kepastian hukum. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat, ujar Edy dalam pernyataan penutup rapat.

Edy menjelaskan bahwa secara pribadi, jajaran kepolisian sebenarnya merasakan dilema yang sama dengan apa yang dialami Hogi. Namun, ia mengakui adanya kekeliruan dalam proses administrasi hukum di lapangan.

Kapolresta Sleman itu pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Hogi Minaya serta seluruh masyarakat yang merasa terusik rasa keadilan dalam kasus ini.