Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!

Baca 10 detik

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengarahkan wakil rakyat partainya bersikap peka terhadap penderitaan masyarakat.
Arahan keras ini disampaikan saat Bimbingan Teknis pada Rabu malam, 10 Desember 2025, di Jakarta.
Bahlil meminta legislator fokus pada antisipasi bencana, bukan sekadar reaksi setelah kejadian buruk terjadi.

wmhg.org – Di tengah sorotan publik terhadap penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, sebuah instruksi tegas datang dari pucuk pimpinan Partai Golkar.

Ketua Umum Bahlil Lahadalia secara terbuka meminta seluruh jajarannya yang kini menduduki kursi empuk sebagai wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak tuli dan buta terhadap penderitaan masyarakat.

Bahlil menekankan agar para legislator dari partainya lebih peka dalam merumuskan setiap program dan kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, salah satunya adalah urusan bencana.

Perintah ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah arahan keras yang disampaikan langsung di hadapan para anggota DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia.

Momen tersebut terjadi saat Bahlil memberikan pengarahan dalam sebuah bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar pada Rabu (10/12/2025) malam.

Ia ingin memastikan bahwa para kader yang menjadi representasi rakyat di parlemen benar-benar menyuarakan dan memikirkan solusi atas masalah riil di lapangan.

Jadi Bimtek ini, kita dari Partai Golkar, berpandangan bahwa penting juga anggota DPR ini membuat kebijakan atau pikiran-pikiran, program yang peka kepada persoalan rakyat, contoh urusan bencana, kata Bahlil usai memberikan arahan di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pernyataan Bahlil ini seolah menjadi sentilan keras bagi para politisi yang mungkin lebih sibuk dengan agenda politik dan program-program mercusuar, namun abai terhadap ancaman nyata di depan mata.

Ia secara spesifik meminta para kader yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif untuk mulai memikirkan langkah-langkah konkret sebagai bentuk antisipasi penanganan bencana.

Mantan Kepala BKPM ini mengingatkan sebuah prinsip krusial, yakni jangan sampai bertindak setelah bencana terjadi.

Menurutnya, para wakil rakyat harus menjadi garda terdepan dalam mendorong kebijakan mitigasi, bukan sekadar menjadi pemadam kebakaran yang sibuk bereaksi ketika korban sudah berjatuhan dan kerugian materiil tak terhindarkan.

Analogi sederhana namun tajam pun dilontarkan Bahlil untuk menggambarkan pentingnya kesiapsiagaan. Ia tak ingin melihat aparat dan pejabat gagap dan kelabakan saat bencana datang melanda.

Jadi daerah-daerah ini mulai berpikir kalau ada langkah-langkah antisipatif, kalau kemudian itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung, tegas Bahlil.

Instruksi ini menjadi sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana.

Peran anggota dewan dalam hal penganggaran, pengawasan, dan legislasi menjadi sangat vital untuk membangun sistem ketahanan bencana yang kuat, mulai dari level desa hingga provinsi.