Pembangunan Sekolah Rakyat di Tengah Sekolah Rusak: Solusi atau Salah Prioritas?

Baca 10 detik

Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat berasrama pada 12 Januari 2026, program yang ditujukan memutus rantai kemiskinan ekstrem.
Sekolah Rakyat gratis ini dikritik karena dianggap kurang prioritas dibanding perbaikan sekolah negeri yang rusak dan butuh perhatian.
Dampak awal program boarding school ini meliputi peningkatan signifikan pada kesehatan, berat badan, dan kebugaran siswa miskin.

wmhg.org – Riuh tepuk tangan dan sorak sorai terdengar saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru pada 12 Januari 2026 lalu. Ribuan siswa dan orang tua menyaksikan momentum yang disebut sebagai babak baru pemerataan pendidikan Indonesia.

Berbeda dengan sekolah negeri konvensional, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama penuh dengan biaya ditanggung negara, mulai dari pendidikan dan seragam hingga makan dan kebutuhan harian lainnya.

Model ini dipilih karena sebagian anak sasaran dinilai sulit bertahan di sekolah jika tetap tinggal di lingkungan asal yang sarat tekanan ekonomi dan sosial.
Dan pada titik ini, Sekolah Rakyat lebih menyerupai program intervensi sosial jangka panjang ketimbang sekadar lembaga pendidikan.

Program ini secara resmi digagas Presiden Prabowo lewat Kementerian Sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menjelaskan kalau Sekolah Rakyat menjadi alternatif serius terhadap pendidikan formal biasa.

“Pembiayaan 100 persen gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya,” ucap Gus Ipul.

Namun di balik gebrakan itu, ada pula pertanyaan besar tentang prioritas anggaran dan efektivitasnya di tengah kondisi sekolah negeri yang banyak mengalami kerusakan. Kritik itu mengemuka karena program yang mengusung konsep boarding school tersebut tampak berbeda jauh dari sistem pendidikan reguler, dengan siswa tinggal di asrama dan mendapatkan pembinaan 24 jam penuh. Menurut beberapa pihak, konsel itu lebih mirip intervensi sosial daripada sekadar sekolah.

Ambisi Besar di Tengah Kritik Tajam

Kendati dipromosikan oleh pemerintah bahwa Sekolah Rakyat untuk memuliakan anak-anak dari keluarga miskin, program tersebut tetap tak lepas dari kritik publik. Sejumlah pemerhati pendidikan bahkan mempertanyakan logika membangun sekolah baru sementara banyak sekolah negeri yang justru masih rusak dan butuh perhatian serius.

Laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan kalau masih ada di berbagai daerah sekolah dengan bangunan rapuh. Seperti Tasikmalaya, ribuan ruang kelas masih terkelupas dan rusak parah, membuat proses belajar-mengajar berjalan tidak layak.

Sejalan dengan itu, Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono, menyebutkan kalau program Sekolah Rakyat belum terlalu mendesak dilaksanakan, karena melihat kenyataan bahwa masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer yang masih memprihatinkan.

Kenapa kita tidak membenahi sistem yang sudah ada. Untuk sekolah itu mendapat Dana BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan bagaimana meningkatkan dana BOS, memperbaiki kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru,” ucapnya.

Ia menyarankan agar pembangunan lebih difokuskan pada sekolah negeri yang rusak, ketimbang membangun sekolah baru yang mahal.

Perbesar

Harga yang Tidak Murah

Walaupun memunculkan harapan baru, biaya pembangunan Sekolah Rakyat bukan angka kecil. Dalam rencana sebelumnya, pemerintah menyebut satu lokasi sekolah baru bisa menelan biaya sekitar Rp200 miliar dengan luas lahan cukup besar dan fasilitas lengkap, termasuk asrama dan ruang belajar untuk berbagai jenjang.

Namun, dalam tahap awal pelaksanaannya, bangunan Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan milik negara yang selama ini tidak terpakai. Seperti rumah susun hingga bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi (Pusdiklat) milik Kemensos.

Pada tahun ini, Kemensos akan menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di 104 titik di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Namun, rencana itu masih terganjar persoalan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Jika seluruh rencana berjalan lancar, Mensos Gus Ipul menyebut pada tahun 2026, Sekolah Rakyat berpotensi menerima sekitar 30.000 siswa baru. Dengan jumlah siswa existing yang sudah mencapai lebih dari 15.000 orang, total siswa Sekolah Rakyat pada 2026 diperkirakan mencapai 45.000 orang.

“Tahun depan kita bisa menerima tambahan lagi sekitar 60.000 siswa Sekolah Rakyat. Artinya di tahun depan kira-kira sudah ada hampir 100.000 siswa Sekolah Rakyat,” katanya.

Sekolah Rakyat Jadi Intervensi Sosial bagi Anak Miskin Ekstrem

Dalam waktu dua semester pembelajaran, Sekolah Rakyat diklaim telah memberikan dampak nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem itu. Mensos Gus Ipul memaparkan, perubahan paling cepat terlihat justru pada kondisi fisik dan kesehatan siswa setelah mereka mengikuti pendidikan berasrama.

“Perubahan pertama yang kami lihat adalah pada kesehatan anak-anak, berat dan tinggi badan mereka meningkat, kebugaran membaik, dan anemia menurun,” ujar Gus Ipul dalam peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Tak hanya itu, pemenuhan kebutuhan dasar secara rutin juga berdampak langsung pada keseharian para siswa. Gus Ipul bahkan menyebut, sebagian anak mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam waktu singkat.

Bagi pemerintah, kondisi ini menjadi indikator bahwa intervensi negara melalui pendidikan berasrama tidak hanya menyentuh aspek akademik, tetapi juga kesehatan dan gizi anak-anak yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan.

Pemerintah pun menilai Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pengasuhan dan pendampingan penuh oleh negara.