Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line

Baca 10 detik

Dua karyawan PT WKM dituduh memasang patok ilegal.

Pembelaan: Patok dipasang di belakang garis polisi.

Yang menghalangi jalan sebenarnya adalah garis polisi, bukan patok.

wmhg.org – Penasihat Hukum dua karyawan PT Wana Kencana Mineral (WKM) Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, Rolas Sijintak menegaskan tidak ada masalah dari pemasangan patok yang dilakukan kliennya.

Patok tersebut dipasang di wilayah izin usaha tambang (IUP) milik PT WKM setelah PT Position disebut-sebut membangun jalan tanpa sepengetahuan PT WKM.

Rolas menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan hal tersebut ke Polda Maluku sehingga dipasang garis polisi.

“Bayangkan hutan yang begitu luas, urusan patok ini kan nggak ada urusan.Perlu diketahui ya, itu kan ada police linewaktu kami laporkan mereka itu ke Polda Maluku sana, ada di police line, kata Rolas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Setelah garis polisi terpasang, lanjut Rolas, kedua kliennya baru memasang patok di belakang garis polisi tersebut.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa pemasangan patok yang dilakukan Awwab dan Marsel tidak menghalangi PT Position melakukan penambangan.

“Kami pasang patok itu, di belakangnya police line.Jadi harusnya, kalau dia keberatan kendaraannya nggak bisa,keberatan lah sama yang ada police line,” ujar Rolas.

Sekadar informasi, kasus ini mendudukkan dua karyawan PT WKM, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, sebagai terdakwa.

Mereka dilaporkan oleh PT Position ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemasangan patok ilegal di lahan pertambangan di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Namun, tim kuasa hukum terdakwa menilai kasus ini adalah bentuk kriminalisasi, karena patok tersebut dipasang di dalam kawasan tambang milik PT WKM sendiri.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keduanya diduga melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Awwab dan Marsel juga didakwa melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.