OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan

Baca 10 detik

KPK meminta Menteri Keuangan memperbaiki sistem perpajakan setelah OTT kasus korupsi restitusi pajak di KPP Banjarmasin.
KPK menahan Kepala KPP Madya Banjarmasin dan dua tersangka lain terkait dugaan suap restitusi pajak Rp48,3 miliar.
Kasus ini mengungkap praktik uang apresiasi sebesar Rp1,5 miliar terkait pengabulan restitusi PPN perusahaan.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki sistem perpajakan di Kementerian Keuangan.

Hal ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“KPK berharap, dari upaya penindakan ini dapat menjadi pemantik bagi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan upaya perbaikan sistem sehingga potensi atau risiko korupsi di sektor perpajakan di wilayah lainnya dapat dimitigasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Menurut dia, perbaikan sistem agar makin transparan dan akutabel diharapkan bisa membuat Direktorat Jenderal Pajak lebih mampu memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak.

“Di sisi lain, wajib pajak pun tidak melakukan penyimpangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar Asep.

Selain itu, lanjut dia, KPK terus berupaya mendukung berbagai program Pemerintah, khususnya di bidang perpajakan agar pengelolaan pajak dilakukan secara berintegritas dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Asep mengatakan, upaya penutupan celah korupsi di sektor perpajakan juga diharapkan bisa mendorong peningkatan tax ratio atau penerimaan negara secara berkelanjutan.

“Tax ratio merupakan indikator penting dalam menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara, termasuk Indonesia, yang sekaligus mencerminkan tingkat kepatuhan dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan,” tutur Asep.

Lebih lanjut, Asep menyebut terungkapnya dugaan korupsi dalam proses restitusi pajak ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa.

KPK sebelumnya melakukan penahanan terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Mulyono ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan bersama dua orang lainnya yaitu fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD) dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB), Venasius Jemarus Genggor alias Venzo (VNZ).

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Pada November 2025, Mulyono bertemu dengan pihak BKB yaitu Venzo dan Direktur Utama PT BKB Imam Satoto. Dalam pertemuan lanjutan, Mulyono menyampaikan pada Venzo bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya ‘uang apresiasi’.

“PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran Rp1,5 miliar kepada MLY sebagai ‘uang apresiasi’, dengan adanya uang “sharing” untuk VNZ,” ungkap Asep.

Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar.