wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah Indonesia akan memilih jalur negosiasi dengan meningkatkan kinerja impor dari Amerika Serikat untuk merespons situasi ekonomi global, khususnya kebijakan ekonomi-politik Presiden Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai berdiskusi dengan lebih dari 100 asosiasi pengusaha, Senin (7/4) menyampaikan, peluang negosiasi dengan meningkatkan impor dari AS diharapkan bisa merelaksasi tarif impor yang diberikan oleh AS.
Peluang meningkatkan impor dari AS juga sejalan dengan data neraca perdagangan AS ke Indonesia yang masih defisit mencapai US$ 17,88 miliar pada tahun 2024.
“Kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada impor ekspor (surplus neraca perdagangan AS ke Indonesia) sampai US$ 18 miliar (angka bulat 2024),” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Senin (7/4).
Rencananya, pemerintah akan meningkatkan impor gandum, kapas, serta produk minyak dan gas dari AS.
Sejalan dengan itu, dari paparan Airlangga saat berdiskusi dengan pengusaha, pemerintah juga akan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal, seperti penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor), untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS.
Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyarankan agar pemerintah menindaklanjuti kebijakan import licensing atau larangan terbatas impor (Lartas Impor).
Pemerintah juga disarankan untuk memperhatikan level of playing field atau kebijakan anti diskriminasi dengan produk-produk lainnya.
Saran tersebut bisa dijadikan bahan negosiasi pemerintah dengan AS agar tarif resiprokal yang diberikan oleh AS kepada Indonesia sebesar 32% bisa diturunkan.
Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).
Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
