NasDem Dukung Kebijakan Prabowo Menghapus Kredit Macet Pelaku UMKM, Petani, dan Nelayan

wmhg.org – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa turut menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kredit macet kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan.

“Ini tentu langkah yang patut kita apresiasi, menghapuskan utang-utang para UMKM, petani, nelayan,” kata Saan saat di Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Dia menjelaskan, komitmen dan keberpihakan kepada para pelaku usaha harus diwujudkan dalam langkah dan sikap yang nyata.

“Presiden dalam hal ini Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap mereka semua itu secara konkret dengan menghapus utang-utang mereka,” ujar dia.

Dengan langkah itu, Saan menilai nantinya para pelaku usaha bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha-usahanya dengan baik ketimbang terkendala kredit macet.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Aturan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Dengan kebijakan ini, kredit macet para pelaku UMKM, petani, hingga nelayan akan dihapuskan, khususnya pada bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sehingga mereka dapat meneruskan usaha-usahanya, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara, kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut berasal dari masukan berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Prabowo, para pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Untuk itu, kebijakan penghapusan kredit macet ini diharapkan bisa memberikan dukungan bagi sektor-sektor penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.