wmhg.org – Pemerintah sudah mulai bicarakan rencana persiapkan libur Lebaran 2025 agar pelaksanaan mudik berjalan aman, nyaman, dan lancar. Awal persiapan itu dilakukan dengan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta.
Pada audiensi tersebut, Menhub Dudy melaporkan capaian kinerja selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Berdasarkan data, jumlah pemudik tercatat mencapai 17,18 juta orang, meningkat sebesar 5,07 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi nasional selama libur Nataru mencapai 86 persen dengan Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi berada pada nilai 4,4.
Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.
Pelaksanaan mudik Lebaran 2025 akan melibatkan Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama dalam pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait jadwal libur Lebaran, dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan, kata Pratikno dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
Dalam proses persiapan, Pratikno meminta dilakukan percepatan penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik.
Ia meminta Kementerian PU beserta BUMN melakukan identifikasi infrastruktur untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.
Ini penting agar lalu lintas selama mudik Lebaran tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Selain itu, dalam pertemuan juga dibahas pertimbangan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode 24-28 Maret 2025, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik.
Kemudian juga Menko PMK menginstruksikan Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak swasta dan kementerian/lembaga (KL) terkait dalam menyelenggarakan program mudik gratis.
