Menko Airlangga Sebut Aturan PKWT dan Tenaga Alih Daya Masuk UU Ketenagakerjaan Baru

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) memastikan aturan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga alih daya (outsourcing) masuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) baru.

Hal ini merespons adanya sorotan pihak Amerika Serikat (AS) mengenai PKWT dan tenaga alih daya dalam Agreement on Resiprocal Trade (ATR). Airlangga menyebut, penyesuaian terbaru akan masuk dalam bahasan UU Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:Peserta Pelatihan Vokasi Nasional Dapat Sejumlah Manfaat, Apa Saja?

BACA JUGA:Pelatihan Vokasi Dibuka Buat Lulusan SMA/SMK, Segini Kuotanya

BACA JUGA:Komoditas Andalan Indonesia Tetap Kena Bea Masuk 0% meski Tarif AS Berubah

Tentu kita sedang menyusun Undang-Undang Naker yang baru ya, sedang disusun. Jadi nanti itu akan masuk di dalam Undang-Undang Naker yang baru, kata Airlangga, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Diketahui, dalam ART yang diteken sebelumnya, AS meminta Indonesia untuk mengesampingkan tenaga alih daya dalam bisnis inti. Serta menetapkan pekerja kontrak maksimal satu tahun.

Airlangga mengonfirmasi, aturan turunannya juga akan dibahas seiring pembahasan penyusunan UU Ketenagakerjaan baru. Termasuk didalamnya memuat klausul pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nanti kita akan monitor. Kan beberapa pasal dari Undang-Undang Ciptaker dibatalkan oleh MK, sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru, jelas dia.

Tarif Resiprokal Buat RI Turun

Sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan besaran tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) turun buat Indonesia. Kini, besaran tarifnya jadi 15%, turun dari sebelumnya 19%.

Airlangga mengatakan, angka itu mengikuti tarif global baru yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Besaran tersebut diumumkan Trump setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif balasan yang diberlakukan ke berbagai negara sebelumnya.

Dapat diskon jadi 15%, kata Airlangga, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.