Meski UU DKJ Direvisi, Ketua Baleg DPR Pastikan Pilkada Jakarta Tetap Dua Putaran

wmhg.org – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan jika Pilkada Jakarta tetap digelar dua putaran meski adanya revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Pembahasan revisi UU DKJ sendiri sedang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Oh enggak (tidak diubah jadi satu putaran), tetap menggunakan sistem pemilu daerah khusus ibu kota (DKI) Jakarta. Tetap dua putaran, kata Bob Hasan di sela-sela rapat.

Menurutnya, aturan Pilkada Jakarta tetap dua putaran meski namanya telah berganti menjadi DKJ, tetap dituangkan dalam Pasal 10 UU DKJ.

Iyes, pasal 10 selain itu pun juga yang akan jadi nomenklatur sisipan itu calon gubernur wakil gubernur dki jakarta 2024, bila memenangkan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, menjadi namanya Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sistemnya tetap DKI jakarta, tetap dua putaran, jelas dia.

Bob menyampaikan, dalam UU DKJ penggunaan nama Pilkada masih menggunakan DKI Jakarta. Meski nanti gubernur dan wakil gubernur terpilih disebut dengan nama DKJ, Pilkada tetap dua putaran.

Nggak, kan sekarang ini pilkadanya masih DKI Jakarta, hasilnya nanti siapa pemenangnya dia dicanangkan sebagai gubernur DKJ, katanya.

Ini (revisi) yang disisipkannya cuma kepentingan supaya jangan terjadi dispute. Soal bahwa IKN dan segala macem, UU-nya sepenuhnya dibaca. Sampai kapan berlakunya, perpresnya bisa berlakunya kapan, sambungnya.

Sebelumnya, wacana Pilkada Jakarta menjadi hanya satu putaran menyeruak dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

Sedianya rapat membahas revisi UU DKJ ini hanya akan mengubah nomenklatur atau penamaan DKI menjadi DKJ.

Lalu dalam rapat itu Anggota Baleg DPR RI fraksi PKS Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ. Jika namanya berubah apakah Pilkadanya akan menjadi satu putaran atau tetap dua putaran.

Yang kita sahkan ini tetap satu putaran atau dua putaran? Karena dua putaran itu pada logika pembentukan pilkadanya adalah pada DKI yang sebagai ibukota negara. Itu logikanya, kata Al Muzzamil.

Menurutnya, Pilkada dua putaran digelar ketika status Jakarta masih sebagai ibu kota negara. Ia menilai jika hanya penamaannya berubah maka akan ada dampak efek domino terhadap substansi.

Prasyarat dua putaran pada UU Pilkada DKI Jakarta apakah tetap dua putaran atau masuk pada rezim sath putaran? Karena rezim 2 putaran itu pada Jakarta sebagai ibu kota negara, katanya.

Ini pak ketua, maka pembahasan ini substansi pak ketua, tidak hanya sisipan ini saja. Karena ketika sisipan kita masukkan, maka kita harus bicara substansi lagi ini dua putaran atau satu putaran? Kalau dia sudah bukan ibu kota negara, sambungnya.

Ia menyampaikan, jika hal itu sangat penting untuk dibahas. Dirinya tak mau jika revisi UU DKJ selesai diketuk disahkan justru direvisi kembali, terutama mengenai soal aturan Pilkada.

Ini belum kita bahas. Begitu kita ketuk palu, nanti kita bicara lagi nih sebelum 27 November, oh ternyata kita jadikan 1 putaran. Nah pasal ini perlu kita bicarakan. Dengan asumsi IKN telah menjadi ibu kota negara, Jakarta bukan ibu kota negara, maka cukup satu putaran, ungkapnya.

Lalu orang bertanya setelah kita ketok, ini sekarang ibu kota negara di mana? Karena UU IKN maupun DKJ mengatakan, selagi belum berfungisnya IKN, ibu kota di Jakarta. Maka posisi kita berpikir itu menjadi asumsi apa, asumsi hari ini, ibu kota di IKN atau masih di Jakarta? Ini perlu kita lobi. Pendapat sudah beredar, jangan kita ketok palu lalu besok kita ketok palu lagi karena akan memasukkan peraturan Pilkada, imbuhnya.

Menanggapi hal itu Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, menyatakan, jika mekanisme Pilkada Jakarta masih akan berlangsung dua putaran, meski sudah tak jadi ibu kota negara.

Terlebih untuk Pilkada 2024 ini sudah dicantumkan dalam UU masih akan berlang dua putaran meski nanti gubernur dan wakil gubernur yang terpilih menggunakan nama DKJ.

Pada saat UU ini mulai berlaku, gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah ibukota jakarta tahun 2024 dinyatakan menjadi wakil gubernur dan wakil provinsi daerah khusus Jakarta, katanya.