wmhg.org – Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program Percepatan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Langkah ini menjadi salah satu strategi kunci untuk mencapai target besar: Bali Mandiri Energi dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2045.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa penggunaan PLTS Atap akan diwajibkan di berbagai lini.
“Semua kantor pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus pakai PLTS Atap. Juga semua hotel, vila, sekolah, kampus, dan pasar,” ujarnya dalam peluncuran program, Kamis (15/5) di Denpasar.
Bali memang tidak ingin setengah hati. Pemerintah setempat ingin mengurangi ketergantungan terhadap listrik berbasis fosil, termasuk pasokan dari kabel laut Jawa-Bali yang saat ini menyumbang hingga 400 megawatt.
Ketergantungan ini dinilai berisiko, terutama di tengah lonjakan konsumsi listrik pasca pandemi. Apalagi jika pasokan dari Jawa terganggu, Bali bisa mengalami krisis listrik besar.
Program PLTS Atap ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Institute for Essential Services Reform (IESR). Dalam kajiannya, IESR mencatat Bali memiliki potensi energi surya sebesar 22 gigawatt (GW).
Khusus untuk pemanfaatan melalui PLTS Atap, potensinya diperkirakan berada di kisaran 3,3 hingga 10,9 GW.
Namun kenyataannya, pemanfaatan energi surya di Bali masih sangat minim. Bahkan belum menyentuh 1 persen dari potensi total yang tersedia. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi.
“Jika percepatan dilakukan secara masif, bauran energi terbarukan akan naik drastis. Target NZE 2045 bukan mimpi, tapi bisa jadi kenyataan,” ujar Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.
PLTS Atap: Solusi Cepat, Murah, dan Ramah Lingkungan
