Menko Airlangga Hartarto Beberkan Program Quick Win Ekonomi Pemerintahan Prabowo

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah program quick win pemerintahan Prabowo.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan segera mempersiapkan regulasi terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Kemudian ada beberapa arahan presiden terkait dengan persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) devisa hasil ekspor maupun RPP hapus buku dan hapus tagih UMKM.

Adapun terkait BP Investasi Danantara, Airlangga bilang hal itu akan dibahas pada kesempatan berikutnya.

(BP Investasi Danantara) Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya, kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (3/11).

Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan dilanjutkan ke tahun depan. Ini akan dibahas juga dengan Kementerian Keuangan. Misalnya terkait PPN BM maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN DTP untuk properti.

Kredit alsintan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi dari industri berbasis padat karya, terang dia.

Dari sektor perindustrian, beberapa program terkait lartas (larangan dan pembatasan) impor, klasifikasi pelabuhan impor dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri.

Pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail 

Kemudian jugg pengamanan pasar dalam negeri didorong UMKM supaya bisa ekspor yang akan dibahas dengan kementerian/lembaga terkait.

Program-program seperti KUR, Mekaar PNM dan Makmur BUMN, juga akan terus didorong Kementerian BUMN. Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan hilirisasi aluminimum di Kalimantan Barat.

Dari segi energi meningkatkan lifting migas, kemudian pemanfaatannya lebih luas terhadap biofuel, bioetanol dan juga kemarin sedang dibahas dalam satgas task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM, jelas Airlangga.

Adapun dari sektor pariwisata, pemerintah akan terus mendorong program Indonesia berwisata (tourism 5.0).

Salah satu yang dibahas terkait dengan harga tiket pesawat yang lebih kompetitif akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan Pertamina.

Yang lain tentu perjanjian perdagangan dari Kemendag, pengamanan pasar dalam negeri, perjanjian-perjanjian yang diminta diakselerasi, IEU CEPA, dengan Kanada, dan Peru, tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi BRICS, OECD, CPTPP, pungkas Airlangga.