Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah UU TNI Cepat Disahkan karena Permintaan Prabowo

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin membantah bahwa revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dibahas secara cepat hingga disahkan, atas permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Sjafrie menjelaskan, pembahasan revisi UU TNI merupakan hasil kerja dan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI.

“Itu semuanya adalah hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR. Tidak ada permintaan presiden,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).

Sjafrie mengungkapkan bahwa tak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo terhadap revisi UU TNI tersebut. Dia bilang, Prabowo hanya berpesan agar mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, Sjafrie juga membantah bahwa UU TNI yang telah disahkan ini bakal membangkitkan zaman orde baru (orba).

“Engga ada, orde baru kita engga pakai lagi, sekarang adalah satu orde yang ingin menegakkan pembangunan kekuatan TNI yang hormat terhadap demokrasi dan supremasi sipil,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sjafrie menuturkan, di tengah banyaknya penolakan terhadap UU TNI, ia meminta agar seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan.

“Saya tadi menyampaikan di dalam sidang paripurna, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang ikut menolak. Kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman, baik itu secara konvensional maupun tidak konvensional,” tuturnya.

Untuk diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna yang didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, Adies Kadir dan Saan Mustopa mengesahkan revisi UU TNI menjadi Undang-Undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? tanya Puan.

Setuju, jawab anggota rapat diikuti ketukan palu.