Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026

Baca 10 detik

Kementerian Haji dan Umrah merampungkan struktur kelembagaan wilayah provinsi dan kabupaten sebagai fondasi reformasi layanan haji 2026.
Integritas pejabat eselon akan ditentukan dari kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dengan tegas melarang segala permainan.
Istithaah kesehatan calon jemaah menjadi syarat utama keberangkatan, pelanggaran berisiko denda, pengurangan kuota, serta pemulangan.

wmhg.org – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bergerak cepat merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah provinsi hingga kantor kabupaten/kota.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut pembentukan struktur baru itu menjadi fondasi utama reformasi layanan haji menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M.

Kemenhaj mengusung reformasi kelembagaan dan integritas dimana struktur kelembagaan daerah akan segera dirampungkan. Pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai Plt.Kepala Kanwil/Kantor dan akan menjadi definitif dengan syarat mutlak apabila sukses dan bersihnya penyelenggaraan haji 2026, kata Menhaj Irfan dalam keterangannya saat sosialisasi reformasi kelembagaan dan mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M du Bandung, Jumat (21/11/2025).

Irfan menegaskan, reformasi bukan sekadar administratif.

Kami menekankan pentingnya integritas tinggi dan melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji, sambung Gus Irfan, sapaannya.

provinsi dan kabupaten/kota mulai melakukan persiapan dini, termasuk penetapan daftar jemaah yang berhak melunasi biaya haji. Namun pesan paling keras disampaikan soal istithaah kesehatan.

Dia menegaskan bahwa istithaah Kesehatan calon Jemaah menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar.

Pelanggaran berisiko denda hingga pengurangan kuota. Jemaah yang tidak lolos istithaah dalam pemeriksaan acak di bandara kedatangan Arab Saudi akan dipulangkan, tegasnya.

Kemenhaj juga menargetkan transformasi Asrama Haji menjadi hotel mandiri yang mampu menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar tidak lagi bergantung pada pendanaan pusat.

“Kemenhaj berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik,” pungkasnya.