Mahalnya Ongkos Politik di Pemilu 2024: Caleg Bisa Rogoh Kocek Rp160 M Demi Dongkrak Elektabilitas

wmhg.org – Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) merilis hasil penelitian mengenai biaya politik yang dihabiskan para peserta Pemilu, khususnya Calon Legislatif (Caleg) dalam Pileg 2024. Kisaran dana yang dihabiskan satu orang mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah.

Laporan ini ditulis oleh Asisten Profesor bidang Ilmu pmPolitik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) di University of Western Australia (UWA), Ella Syafputri Prihatini bersama Asisten Profesor bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani.

Pada Pileg 2024, sebanyak 9.917 calon legislatif bersaing memperebutkan 580 kursi DPR RI di pemilu 2024. Meskipun masa kampanye jauh lebih pendek dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya, pengeluaran kampanye ternyata tidak berkurang.

Diketahui, masa kampanye Pileg 2024 hanya 75 hari. Sementara, Pileg 2009, 2014, dan 2019 waktunya lebih panjang mencapai 200 hari.

Anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) mengakui keabsahan perkiraan tersebut saat merefleksikan pengeluarannya yang menembus Rp2 miliar pada pemilu 2019, ujar Ella selaku salah satu penulis laporan WFD, dikutip Selasa (31/12/2024).

Ella juga mengatakan, para politisi juga mengetahui bahwa ada calon yang menghabiskan dana hingga Rp20–25 miliar untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka.

Pada pemilu 2024, caleg DPR RI yang terlibat dalam penelitian ini mengeluarkan biaya paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp160 miliar, jelasnya.

Angka rata-rata yang diberikan oleh tujuh responden yang sebagian besar perempuan dalam penelitian ini, menunjukkan rata-rata yang lebih realistis adalah Rp5 miliar (sekitar 315.000 dolar AS).

Meskipun populasi sampelnya kecil, rentang yang begitu luas menyoroti perbedaan yang cukup besar di antara para kandidat dalam hal biaya kampanye yang ditentukan oleh status politik, kapasitas keuangan, dan latar belakang sosial-politik.

Bagi kebanyakan orang, pembiayaan kampanye adalah beban yang ditanggung oleh masing-masing kandidat, dan acapkali tanpa ada dukungan dari partai politik tempat mereka bernaung, pungkasnya.