LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK

Baca 10 detik

Masyarakat sipil kritik praktik DPR yang sarankan judicial review untuk UU bermasalah.
Praktik ini dinilai merendahkan marwah MK dan merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab.
Koalisi mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk membatalkan KUHAP yang baru disahkan.

wmhg.org – Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik tajam sikap DPR yang kerap menyarankan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai solusi atas undang-undang yang bermasalah, termasuk KUHAP baru. Praktik ini dinilai merendahkan marwah MK dan merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab legislatif.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, menyatakan bahwa alih-alih melakukan uji materi, mekanisme yang lebih tepat untuk membatalkan KUHAP yang dinilai cacat proses adalah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Logika yang dibangun DPR seolah-olah ‘kalau barang ini busuk, biar MK saja yang putuskan’. Cara pandang semacam ini justru menegasikan marwah Mahkamah Konstitusi,” kata Fadhil di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Ia menyoroti pernyataan beberapa anggota dewan, seperti Ketua Komisi III Habiburokhman dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, yang mempersilakan publik menggugat UU yang tidak disetujui ke MK. Menurut Fadhil, sikap ini merusak mekanisme check and balances dalam sistem trias politica.

Padahal, memastikan partisipasi publik yang bermakna adalah bagian dari tanggung jawab DPR sebagai lembaga legislatif, bukan tugas yang bisa dilempar ke MK, tuturnya.

Konteks Pengesahan KUHAP

Kritik ini muncul setelah DPR RI secara resmi mengesahkan RUU KUHAP pada Selasa (18/11/2025). Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini menggantikan produk hukum lama yang telah berusia 44 tahun dan diklaim membawa reformasi dalam perlindungan hak warga negara.

Namun, proses pengesahannya dinilai Koalisi Masyarakat Sipil terlalu terburu-buru dan tidak transparan, sehingga menghasilkan produk hukum yang bermasalah.