KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan Kekacauan Hukum Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap

Baca 10 detik

KUHAP baru dinilai akan ciptakan kekacauan hukum karena minimnya aturan pelaksana.
Masyarakat sipil temukan 40 pasal bermasalah yang mengancam hak-hak warga negara.
Koalisi mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk membatalkan atau menunda KUHAP.

wmhg.org – Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru oleh DPR RI pada 18 November 2025 lalu menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai pemberlakuan KUHAP pada Januari 2026 akan menciptakan kegentingan regulasi karena minimnya waktu untuk menyiapkan puluhan aturan pelaksana yang krusial.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menegaskan bahwa KUHAP baru membutuhkan sedikitnya 25 Peraturan Pemerintah (PP), satu Peraturan Presiden, satu Peraturan Mahkamah Agung, dan satu undang-undang turunan.

“Tanpa aturan pelaksana tersebut, norma-norma KUHAP akan tidak jelas dan membuka ruang penyimpangan di setiap tahapan proses hukum,” kata Isnur dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, aparat penegak hukum akan dipaksa bekerja di tengah tumpang tindih aturan dan ketidakpastian hukum. Ia membandingkan dengan KUHP baru yang diberi waktu tiga tahun transisi namun masih belum memiliki aturan pelaksana yang lengkap.

“Dapat dibayangkan kekacauan yang akan terjadi bila KUHP dan KUHAP dipaksakan berlaku bersamaan tanpa aturan pelaksana, sosialisasi kurang dari empat minggu, dan tanpa kesiapan institusi,” tegas Isnur.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mencatat 40 masalah substansial dalam KUHAP baru, termasuk pasal penangkapan yang rentan disalahgunakan, kewenangan super Polri yang mengancam independensi penyidik khusus, hingga potensi pemerasan di balik skema restorative justice.

Melihat potensi kerusakan yang lebih jauh pada sistem peradilan pidana, Koalisi mendesak Presiden untuk mengambil langkah konstitusional.

“Pencabutan atau penundaan pemberlakuan KUHAP melalui penerbitan Perppu menjadi mekanisme yang harus dilakukan untuk mencegah kekacauan hukum dan membuka ruang revisi menyeluruh,” pungkas Isnur.