KPK Soroti Mobil Dinas Rp 8,5 M Gubernur Kaltim, Ingatkan Risiko Korupsi Pengadaan

Baca 10 detik
KPK menanggapi isu mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Masud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi perbincangan publik.KPK mengingatkan Gubernur untuk memastikan belanja daerah berdasarkan perencanaan matang sesuai kebutuhan riil.Pengadaan barang dan jasa perlu diawasi ketat karena rentan terjadi tindak pidana korupsi oleh oknum.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu soal mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang ramai di tengah masyarakat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengaku pihaknya mengikuti isu yang saat ini ramai di media sosial itu.

Untuk itu, Budi mengingatkan Rudy Mas’ud agar menggunakan uang untuk belanja daerah dengan berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan.

Peringatan ini disampaikan kepada Rudy Mas’ud karena sektor pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi salah satu area yang berpotensi terjadinya tidak pidana korupsi.

“Pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade specs, itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat semua mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).

Selain itu, dia juga mengingatkan agar jangan sampai kebutuhan riil adalah untuk sesuatu, namun Pemerintah Provinsi Kaltim kemudian membelanjakan anggaran untuk hal yang lain.

“Jangan sampai butuhnya A, belanjanya B,” tandas Budi.

Sebelumnya, Rudy Masud menyampaikan pernyataan bahwa pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga muruah Kalimantan Timur.

Dia juga mengatakan bahwa pembelian mobil dengan spesifikasi itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).