KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun

Baca 10 detik

KPK menggeledah kantor Wali Kota Madiun terkait korupsi dana CSR dan gratifikasi.
Wali Kota Maidi ditetapkan tersangka bersama dua orang kepercayaannya dalam kasus pemerasan.
Penyidik menyita dokumen proyek, bukti elektronik, serta uang tunai ratusan juta rupiah.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Madiun dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility atau CSR, serta gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting.

Tim menyita sejumlah surat dan dokumen yang berkaitan dengan proyek-pengadaan serta dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).

Selain dokumen fisik, penyidik juga menyita barang bukti elektronik untuk dianalisis guna membuat terang perkara ini.

Penyidik akan mendalami apakah modus pemerasan berkedok dana CSR ini juga terjadi di sektor lain melalui pengembangan bukti elektronik tersebut, tambah Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi (MD), sebagai tersangka. Selain Maidi, KPK juga menahan pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto (RR), serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah (TM).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pada Juli 2025, Maidi diduga memerintahkan pengumpulan uang dari pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. Uang sebesar Rp350 juta tersebut diminta sebagai sewa izin akses jalan selama 14 tahun dengan dalih dana CSR.

Uang tersebut kemudian diserahkan melalui transfer rekening pada 9 Januari 2026.

Tim KPK juga mengamankan uang tunai Rp550 juta, dengan rincian Rp350 juta dari Saudara RR dan Rp200 juta dari Saudara TM, papar Asep.

Selain kasus CSR, KPK menemukan dugaan pemerasan terkait penerbitan izin usaha bagi hotel, minimarket, hingga waralaba. Maidi juga diduga meminta uang Rp600 juta kepada pengembang PT HB pada Juni 2025 melalui perantara RR.

Tak hanya itu, terdapat indikasi gratifikasi pada proyek pemeliharaan jalan senilai Rp5,1 miliar. Maidi melalui Thariq diduga meminta fee 6 persen, meski pihak kontraktor hanya menyanggupi 4 persen atau sekitar Rp200 juta. Secara total, KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya oleh Maidi selama periode 2019-2022 mencapai Rp1,1 miliar.

Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001. Sementara untuk kasus gratifikasi, Maidi dan Thariq disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.