KPK Akan Panggil Gubernur Jatim Khofifah Lagi Pekan Depan untuk Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemanggilan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan dijadwalkan pekan depan.

Hal itu dilakukan menyusul absennya Khofifah pada pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Sedianya Khofifah akan menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pada penyaluran dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

“Saksi minta penjadwalan ulang untuk pekan depan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025).

Meski begitu, Budi belum bisa mengungkapkan tanggal pasti pemeriksaan terhadap Khofifah itu akan dilakukan.

“Presisinya nanti akan kami sampaikan tanggalnya berapa,” ujar Budi.

Sebelumnya KPK memeriksa Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (19/6/2025) lalu.

Usai diperiksa, Kusnadi yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini mengatakan bahwa Khofifah mengetahui soal penyaluran dana hibah.

Dia menegaskan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dana hibah. Sebab, lanjut dia, hal tersebut merupakan kewenangan kepala daerah.

Meski begitu, Kusnadi mengaku tidak berharap KPK melakukan tindakan terhadap Khofifah dalam kasus ini.

Saya tidak berharap apa-apa, kata Kusnadi, Kamis (19/6/2025).

Diketahui, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa kasus suap dana hibah Pokmas dari APBD Jatim memiliki nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah, dengan potensi kerugian negara yang signifikan.

Dia menyebut anggaran tersebut mencapai Rp1–2 triliun untuk sekitar 14 ribu pengajuan dana hibah oleh kelompok masyarakat ke DPRD Jatim.

Dana triliunan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok masyarakat, dengan setiap kelompok menerima sekitar Rp200 juta untuk sejumlah proyek yang diduga fiktif.

Asep mengungkap adanya praktik suap dalam pencairan dana hibah Pokmas dengan koordinator kelompok masyarakat memberikan fee sebesar 20 persen kepada oknum anggota DPRD Jatim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur.