Korupsi Wastafel, Anggota DPRK Aceh Besar jadi Tersangka usai Polisi Dapat Restu Muzakir Manaf

Baca 10 detik

Polisi telah menetapkan anggota DPRK Aceh Besar berinisial WKN sebagai tersangka terkait kasus koruspsi pengadaan wastafel.
Penetapan tersangka WKN setelah polisi mendapat restu dari Gubernur Muzakir Manaf untuk melakukan pemeriksaan terkait status WKN sebagai anggota dewan.

wmhg.org – Polisi kembali menetapkan tersangka baru terkait korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan pada masa pandemi COVID-19. Kini, anggota DPRK Aceh Besar berinisial WKN yang dijerat sebagai tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian menyampaikan penetapan WKN sebagai tersangka dilaksanakan pada Rabu (1/10/2025) lalu.

Menurutnya, penyidik sempat meminta izin kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memeriksa WKN atas statusnya sebagai anggota dewan.

Penyidik menetapkan WKN sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan wastafel setelah menerima surat persetujuan pemeriksaan dan penyidikan dari Gubernur Aceh karena yang bersangkutan menjabat sebagai anggota dewan, katanya.

Setelah penetapan tersangka tersebut, kata dia, penyidik mengirimkan surat pemanggilan guna menjalani pemeriksaan terhadap tersangka. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan tersangka pada Rabu (8/10).

Sebelumnya, penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh juga terlebih dahulu menetapkan SMY sebagai tersangka dalam perkara yang sama. SMY dan WKN merupakan rekanan pengadaan tempat cuci tangan.

Selain menetapkan sebagai tersangka, penyidik juga menahan SMY guna memudahkan proses penyidikan. Tersangka SMY ditahan di Rutan Polda Aceh, kata Zulhir.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut berawal ketika Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan melakukan pengadaan tempat cuci tangan atau wastafel dengan total biaya Rp43,59 miliar pada tahun anggaran 2020.

Wastafel tersebut dibuat pada masa pandemi COVID-19 untuk semua sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Aceh dengan melibatkan 219 perusahaan dengan 390 paket pekerjaan.

Dari hasil pemeriksaan hasil pekerjaan, ditemukan ada item pekerjaan tidak dikerjakan. Selain itu juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja. Sementara, pencairan pekerjaan dilakukan 100 persen.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyebut kerugian negara yang ditimbulkan dari pengadaan wastafel tersebut mencapai Rp7,2 miliar.

Kasus tindak pidana korupsi wastafel ini juga melibatkan Rachmat Fitri, selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Muchlis selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Zulfahmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Aceh

Ketiganya divonis bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan hukuman satu dan empat tahun penjara. Dan kini ketiganya sedang menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.