KNKT Usul Penyelesaian ODOL Mulai dari Proyek Pemerintah dan BUMN

wmhg.org – JAKARTA. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengatakan persoalan Over Dimension Overload (ODOL) kompleks. Karena ODOL sudah menjadi budaya sejak zaman penjajahan.

Soerjanto mengatakan, angkutan untuk gerobak sapi saat itu semua ODOL. Setelah merdeka, budaya itu terus berlanjut hingga sekarang. 

Jadi, kalau mau mengubah itu juga perlu effort yang besar dan harus serius untuk penanganannya dan komprehensif,” ujar Soerjanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12).

KNKT mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ODOL dimulai dari proyek-proyek pemerintah dan BUMN agar tidak menggunakan ODOL. 

“Truknya harus tertib, STNK dan KIR-nya hidup, dan tidak ODOL. Tapi, ternyata sampai sekarang juga proyek-proyek mereka itu tidak pernah lepas dari ODOL,” ungkap Soerjanto. 

Menurut Soerjanto, jika pemerintah dan BUMN sendiri tidak bisa memberikan contoh kepada pihak swasta, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa dituntaskan.

Adapun hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah dan BUMN terkait usulan KNKT tersebut. 

Selain itu, Soerjanto menyebut untuk bisa menjalankan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL), perlu ada pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatannya di jembatan timbang. 

Jika itu belum dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut Soerjanto mengatakan kelebihan muatan truk sebesar 18% masih bisa ditoleransi dan tidak dikategorikan sebagai ODOL. Hal itu disebabkan ketelitian alat timbang yang selalu ada kesalahan pengukuran. 

“Jadi, alat timbang itu tidak pernah ada yang pas, pasti ada saja kesalahan ketelitiannya. Karenanya, secara teknis, truk itu masih tidak dikategorikan ODOL jika masih memiliki kelebihan muat sebesar 18%,” kata Soerjanto. 

Ketepatan timbangan ini, menurutnya, sebaiknya juga harus diberitahukan kepada para petugas jembatan timbang. Hal itu bertujuan agar mereka juga mengetahui adanya batas toleransi yang diberikan kepada muatan truk.

“Kita juga harus memberikan knowledge pada para petugas jembatan timbang ada namanya toleransi ketelitian pengukuran,” terang Soerjanto.