Keterlambatan Rilis APBN KiTa Bulan Januari Dinilai Bisa Rusak Kepercayaan Investor

wmhg.org – JAKARTA. Keterlambatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam merilis laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa untuk Januari 2025 dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, ketidakpastian data fiskal yang berkepanjangan dapat merusak kepercayaan investor dan pelaku usaha, serta menghambat pengambilan keputusan penting di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. 

Terakhir, Kemenkeu merilis realisasi APBN pada awal Januari 2025, mencakup data untuk tahun anggaran 2024. Biasanya, laporan APBN KiTa dipublikasikan pada pekan ketiga atau keempat setiap bulan. Namun hingga Maret 2025, laporan untuk Januari belum juga diterbitkan.

Faisal menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan waktu dalam penyajian data fiskal. 

APBN KiTa, termasuk data yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah seperti BPS dan BI, seharusnya mencerminkan data yang objektif. Masyarakat mengharapkan data yang transparan dan tepat waktu sebagai indikator keandalan kebijakan fiskal pemerintah, ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Senin (10/3).

Faisal menambahkan, keterlambatan publikasi data ini menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya terkait alasan di balik keterlambatan tersebut. 

Jika dirilis lambat, tentu saja akan mengundang banyak pertanyaan. Meskipun sebagian besar masyarakat mungkin sudah mengaitkannya dengan transisi pemerintahan yang baru, katanya.

Ketepatan data fiskal sangat mempengaruhi kepercayaan investor, yang membutuhkan informasi akurat untuk mengambil keputusan strategis. Dalam konteks transisi pemerintahan, situasi ini menjadi semakin krusial.

Kepercayaan terhadap kondisi fiskal dan kebijakan pemerintah merupakan faktor penting yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, tambah Faisal.

Dengan demikian, keterlambatan dalam merilis laporan APBN KiTa tidak hanya berisiko mengurangi kepercayaan investor, tetapi juga dapat mempengaruhi dukungan publik terhadap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah.