Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI

Baca 10 detik

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kemlu segera antisipasi dampak ketegangan geopolitik AS dan Iran.
Ketegangan meningkat karena pengerahan armada AS dan ancaman serangan militer yang dapat berdampak pada WNI.
Oleh Soleh meminta KBRI Teheran meningkatkan kewaspadaan, memetakan evakuasi, dan memastikan perlindungan WNI maksimal.

wmhg.org – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah antisipatif guna menghadapi kemungkinan pecahnya perang terbuka.

Kondisi di kawasan tersebut diketahui semakin memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan armada kapal perangnya ke perairan sekitar Iran.

Eskalasi ini diperparah dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang berulang kali mengancam akan melakukan serangan militer terhadap Teheran.

Oleh Soleh menegaskan, bahwa ketidakpastian kondisi global ini tidak boleh dianggap remeh, terutama menyangkut keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak.

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut,” ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Secara khusus, legislator asal Dapil Jawa Barat XI ini meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk meningkatkan level kewaspadaan.

Menurutnya, pemetaan jalur evakuasi dan skenario darurat harus disiapkan sejak dini.

“KBRI Teheran harus aktif mengimbau seluruh WNI di Iran agar selalu waspada, mengikuti arahan resmi, serta menyiapkan langkah darurat jika terjadi kemungkinan terburuk, termasuk pecahnya perang antara kedua negara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam situasi konflik internasional, keselamatan nyawa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar.

Untuk itu, Kemlu diharapkan terus memperkuat jalur komunikasi diplomatik agar perlindungan terhadap WNI tetap responsif.

“Negara harus hadir dan memastikan seluruh WNI mendapatkan perlindungan maksimal di tengah situasi global yang semakin kompleks,” pungkasnya.