Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi

Baca 10 detik

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa tenaga yang memahami gizi adalah syarat mutlak di setiap unit program Makan Bergizi (MBG) karena tidak adanya standar menu nasional
Untuk mengatasi kurangnya sarjana gizi, BGN secara resmi memperluas kualifikasi dengan mengizinkan lulusan dari bidang terkait seperti Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, dan Pengolahan Makanan untuk terlibat
Pernyataan kontroversial Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Kurnia diklarifikasi sebagai upaya mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di lapangan, bukan untuk meniadakan peran mereka dalam program MBG

wmhg.org – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan pernyataan tegas menanggapi polemik peran tenaga ahli gizi dalam program Makan Bergizi (MBG) yang sempat disorot oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Kurnia.

Dadan menegaskan, keberadaan tenaga yang memahami gizi adalah harga mati dan menjadi komponen krusial di setiap unit pelayanan.

Kisruh ini bermula dari anggapan bahwa peran ahli gizi tidak krusial, namun BGN dengan cepat mematahkan pandangan tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa desain program MBG yang tidak menetapkan standar menu nasional justru menjadi alasan utama mengapa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki tenaga ahli.

Begini, itu bukan sikap badan gizi nasional. Program ini dirancang dengan tidak menetapkan standar menu nasional. Oleh sebab itu di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, ujar Dadan di Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

BGN mengakui adanya tantangan nyata di lapangan, yakni kelangkaan lulusan sarjana gizi. Hal ini menjadi kendala serius mengingat program MBG harus terus berjalan dan menjangkau seluruh target.

Nah prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi. Tapi kita ketahui bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas. Sementara program ini terus berjalan, kata Dadan.

Menghadapi kelangkaan ini, BGN tidak tinggal diam. Dadan mengungkapkan pihaknya telah mengambil langkah solutif dengan memperluas kualifikasi tenaga yang bisa terlibat.

Lulusan dari disiplin ilmu lain yang memiliki korelasi kuat dengan pengetahuan gizi kini diberi kesempatan untuk berkontribusi.

Jadi ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, badan gizi harus mencari jalan keluar. Oleh sebab itu kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi, tuturnya.

Beberapa bidang ilmu yang dimaksud antara lain kesehatan masyarakat, teknologi pangan, hingga pengolahan makanan. Kebijakan ini bahkan telah diperkuat melalui surat edaran resmi dari BGN.

Contohnya kesehatan masyarakat, itu ada pasti pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan itu pasti ada pengetahuan gizi di dalamnya. Pengolahan makanan pasti dengan gizi di dalamnya, ujar Dadan.

Jadi sekarang disilahkan sarjana gizi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan untuk terlibat dalam program makan bergizi, tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi viral setelah pernyataannya dalam forum SPPG di Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025), dinilai meremehkan peran ahli gizi.

Dalam klarifikasinya, Cucun menyatakan pernyataannya muncul dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR yang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi.