Kementerian PKP Masih Jajaki Investasi UEA untuk Program 3 Juta Rumah

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menjajaki peluang investasi yang akan diberikan Uni Emirates Arab (UEA) untuk dukungan program 3 juta rumah. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2). 

Ya kemarin itu kan kita memakai payung MoU yang sudah pernah dilakukan. Sekarang mereka lagi penjajakan, jelas Fahri. 

Fahri mengatakan pihak UEA menginginkan kerja sama yang lebih konkret dengan skema business to business terkait program itu. 

Dia juga bilang pihak investor UEA masih pada tahap pencocokan lahan. Namun, pihaknya memastikan siap memenuhi kebutuhan calon investor. 

Selain itu, Kementerian PKP juga sudah menawarkan ke banyak perusahaan BUMN yang memiliki lahan untuk dapat bekerjasama dan menindaklanjuti investasi dari UAE. 

Itu aja, itu yang paling penting. Dan tahap ini sebenarnya sudah bisa langsung dilaksanakan. Karena pemerintah menyiapkan cukup banyak lahan, BUMN juga, jelasnya. 

Menurut Fahri, investasi asing dalam program 3 juta rumah ditujukan untuk menjamin kepastian rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nantinya, hal ini juga akan dituangkan lewat regulasi yang dirumuskan oleh Direktorat Penghunian Kementerian PKP. 

Jadi pemerintah menjamin supply-nya dulu. Ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo di semua hal ya. Di pangan, di energi, supply side dulu. Sebab kalau barangnya nggak ada kita nggak bisa bagi kepada rakyat,” lanjut Fahri. 

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) masih melihat kesiapan lahan terkait investasi Program 3 Juta Rumah. 

Kami sampaikan tadi UEA, mereka lihat lahan-lahan kita, ucap Ara usai melantik pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/1). 

Ada beberapa lahan yang ditawarkan untuk investor diantaranya seperti lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran, lahan perumahan anggota DPR di Kalibat, lahan perumahan anggota DPR di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, lahan aset Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Kemudian, lahan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, lahan aset Perum Perumnas, lahan aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lahan aset eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan lahan aset sitaan.

Ya itu mereka tentu perlu waktu melihat. Melihat mana yang mereka minat. Itu memang perlu waktu. Mereka lihat dulu dong, baru bicara kan,” ucap Ara.