Kejar Efisiensi dan Tepat Sasaran, Pemerintah Genjot Reformasi Subsidi LPG

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi Liquid Petroleum Gas (LPG) agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. 

Hal itu disampaikan saat rapat terbatas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada hari ini (4/2). 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. 

Bahlil bilang, subsidi LPG yang mencapai Rp 87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin, ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2).

Prabowo menegaskan, penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. 

Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.

Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya, ungkap Bahlil.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. 

Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh subpangkalan.

Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi, ucap Bahlil.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini. 

Melalui reformasi distribusi LPG ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua di tata kelolaannya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden, pungkas Bahlil.