Jokowi Dicap Tak Konsisten Soal UU KPK: Dulu Biarkan Novel Disingkirkan, Kini Menyesal?

Baca 10 detik
Presiden Jokowi menyatakan setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama, meskipun sebelumnya menyetujui hasil revisi UU tersebut.MAKI mengkritik inkonsistensi Jokowi, menyoroti pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyingkirkan pegawai KPK berintegritas.MAKI mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk mengembalikan UU KPK ke versi semula karena IPK Indonesia merosot.

wmhg.org – Pernyataan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku setuju jika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi lama menuai kritik tajam.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyoroti inkonsistensi sikap Jokowi di masa lalu.

Boyamin menegaskan bahwa Jokowi pada praktiknya menyetujui konsekuensi dari revisi UU KPK, salah satunya adalah pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial bagi para pegawai KPK.

Menurutnya, persetujuan itu terlihat dari lembaga-lembaga di bawah presiden yang turut serta melaksanakannya.

“Sudah banyak yang menolak dan segala macem, tapi nyatanya setuju. Buktinya apa? Ya lembaga-lembaga di bawahnya setuju, Menpan RB, terus BKN, setuju juga melakukan tes itu,” kata Boyamin kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Ia meyakini bahwa tes tersebut dirancang sebagai alat untuk menyingkirkan para penyidik dan pegawai berintegritas yang menjadi tulang punggung lembaga antirasuah.

“Termasuk lembaga-lembaga yang lain, itu melakukan tes sebenarnya hanya untuk menyingkirkan orang-orang hebat yang selama ini menggawangi KPK seperti Novel Baswedan, Harun Ar Rasyid, dan kawan-kawan. Itu loh membiarkan mereka tersingkir,” tambah dia.

Lebih jauh, Boyamin meyakini bahwa proses penyingkiran para pegawai KPK melalui TWK tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atau setidaknya pembiaran dari Jokowi sebagai kepala negara saat itu. Ia menyebut Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, hanya menindaklanjuti restu yang ada.

“Jadi saya yakin penyingkiran ini diketahui atau setidaknya dibiarkan oleh Pak Jokowi. Jadi ini sesuatu yang kalau sekarang mengatakan setuju dikembalikan loh ngapain dulu dirubah?” ujar Boyamin.

MAKI juga menyoroti dampak nyata dari pelemahan KPK melalui revisi UU tersebut, yakni merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Boyamin menegaskan bahwa daya rusak dari perubahan UU KPK terjadi dan disetujui pada masa pemerintahan Jokowi, terlepas dari klaim tidak ikut menandatangani.

“Meskipun tidak tandatangan sekali lagi, kan itu hanya sesuatu yang seperti membodohi kita semua gitu loh. Jadi kalau memang sekarang ini mau memperbaiki keadaan, iya dikembalikan pada Undang-Undang lama dan Pak Jokowi harus memberitahukan kepada Pak Prabowo gitu bahwa itu sebaiknya dikembalikan Undang-Undang lama dalam bentuk Perppu saja. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang sehingga kembali ke Undang-Undang yang lama, begitu,” tutur Boyamin.

Usulan konkret dari MAKI adalah agar Presiden Prabowo Subianto segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengembalikan UU KPK ke versi yang lama, yang terbukti lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju dengan usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan seperti semula.

Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut bahwa revisi UU KPK menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 merupakan inisiatif dari DPR RI, dan ia mengaku tidak pernah menandatangani UU hasil revisi tersebut.