Jika Pemerintah Daerah Akali Data Inflasi, Berikut Konsekuensinya bagi Negara

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. 

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa inflasi merupakan data makroeekonomi yang sangat penting setelah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Jika angka inflasi diakali atau dimanipulasi, maka hampir seluruh data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan makro dan moneter menjadi tidak akurat.

Kita seperti sedang mengemudikan mobil dengan indikator temperatur rusak, mobil bisa tiba-tiba mogok karena overheating, ujar Wija kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Dampak dari angka inflasi yang diakali, maka kebijakan terkait suku bunga acuan, kenaikan upah, nilai tukar hingga penyesuaian anggaran tidak merefleksikan kenyataan.

Akibatnya, kenaikan gaji buruh yang tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup, suku bunga riil yang jauh lebih tinggi dari suku bunga riil negara lain dengan negara risk yang hampir sama, proyek besar yang selalu mengalami eskalasi biaya hingga daya dorong APBN dan APBD terhadap pergerakan ekonomi yang semakin melemah.

Jika angka inflasi tidak segara divalidasi, kebijakan ekonomi akan salah arah. Pembangunan hanya akan terefleksi dalam angka-angka statistik saja sementara kehidupan rakyat dan daya saing ekonomi tetap terpuruk, katanya.

Tidak hanya itu, beberapa sektor seperti asuransi, leasing, dana pensiun hingga tabungan haji juga akan mengalami masalah sustainability akibat data inflasi yang tidak sesuai.