Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok

Baca 10 detik

Beban utang triliunan Whoosh disebut menyedot laba PT KAI, mengancam kualitas pelayanan publik.

DPD RI usulkan restrukturisasi dengan memisahkan operasional Whoosh dari PT KAI ke Danantara.

Perpanjangan jalur ke Surabaya ditolak sebelum masalah utang dan dugaan korupsi proyek diusut tuntas.

wmhg.org – Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, mendesak adanya restrukturisasi darurat terhadap utang Proyek Kereta Cepat Whoosh yang kini menjadi beban berat bagi BUMN tersebut.

Menurutnya, insiden anjloknya kereta api baru-baru ini bukanlah sekadar kecelakaan teknis, melainkan sebuah indikator krusial dari masalah sistemik yang lebih dalam keuangan PT KAI yang kian tergerus untuk menalangi kewajiban utang Whoosh.

Kasus anjloknya kereta api menjadi salah satu indikator penting bahwa ada masalah serius di PT KAI akibat beban Whoosh. Ini karena setiap tahun PT KAI dibebani membayar hingga triliunan rupiah. Jumlah ini sangat besar dan hampir semua keuntungan PT KAI tersedot ke sana, kata Abdul Kholik dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Sebagai anggota Komite Bidang Transportasi DPD RI, Kholik tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk memulihkan kesehatan keuangan KAI.

Ia mengusulkan sebuah langkah korporasi yang radikal: mengeluarkan operasional Whoosh dari tubuh KAI dan menyerahkannya kepada entitas lain, seperti Danantara, untuk mengelola beban utangnya secara terpisah.

Akan lebih baik apabila pengoperasian Woosh dikeluarkan dari PT KAI dan dibentuk badan usaha sendiri di bawah Danantara, ungkapnya.

Lebih jauh, Senator Jawa Tengah ini secara tegas menolak wacana perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh hingga ke Surabaya. Penolakan ini bukan tanpa syarat.

Menurutnya, sebelum berbicara tentang ekspansi, masalah fundamental terkait beban utang dan indikasi korupsi dalam proyek awal harus dituntaskan terlebih dahulu melalui investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kami menolak Whoosh diperpanjang sebelum urusan beban dan indikasi korupsi dalam proyek pembangunan kereta api dituntaskan. Maka KPK mulai saat ini harus mengusut dan memastikannya, katanya. Pengusutan proyek Whoosh penting agar kasus yang sama tidak terulang lagi ketika diperpanjang sampai Surabaya, sambungnya.

Kholik memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, dampaknya akan sangat merugikan publik.

Kemampuan KAI untuk berekspansi, seperti mereaktivasi jalur lama atau membangun jalur ganda di selatan Jawa, akan lumpuh. Lebih parah lagi, kualitas layanan yang selama ini menjadi andalan KAI terancam mengalami degradasi serius.

Selain kalau terus dibebani utang kereta api cepat Whoosh, maka saya khawatir kualitas kinerja PT KAI yang selama ini sudah memuaskan publik, akan mengalami penurunan yang serius, katanya.