Jadi Menag Era Prabowo, Maman PKB Wanti-wanti Nasaruddin Umar Tak Acuhkan DPR: Menag Periode Kemarin Terburuk!

wmhg.org – Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB, Maman Imanul Haq, meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri M Syafii harus punya komunikasi yang baik dengan DPR terutama Komisi VIII. Ia meminta komunikasi yang buruk di era Kemenag sebelumnya terulang.

Hal itu disampaikan Rapat Kerja Kementerian Agama bersama dengan Komisi VIII DPR RI membahas soal evaluasi pelaksanaan ibadah haji di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Mohon pak menteri dua titik penting itu jangan sekali kali tidak berkomunikasi dengan DPR. Dengan komisi VIII. Komunikasinya harus lancar, kata Maman.

Maman menyampaikan, jika periode Kemenag kemarin merupakan periode terburuk. Hal itu ditandai dengan Komisi VIII DPR yang tak dianggap ada.

(Menag) periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi VIII hubungan dengan menteri, menteri agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba tiba berkuasa. Penunjukan petugas petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional yang tidak bekerja dan lain sebagainya, ujarnya.

Untuk itu, ia meyakini jika Nasaruddin bisa membawa komunikasi Kemenag dengan Komisi VIII bisa berjalan lancar.

Saya yakin bapak sebagai imam besar Istiqlal, guru saya dan saya sering berkomunikan dengan bapak itu tidak akan terjadi di periode ini, ungkapnya.

Kemudian ia menyinggung M Syafii, yang sempat bersumpah di depan Kakbah akan membawa Kemenag menjadi bersih.

Romo tolong Romo, Romo (sapaan akrab Syafii) itu pernah sumpah di Kakbah, bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat, ujarnya.

Untuk itu, Maman meminta Kementerian Agama tak lagi mengabaikan DPR seperti periode sebelumnya.

Jangan mengabaikan DPR. Kalau DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik baik. Tidak perlu menghindar hindar ketika ada pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut tidak akan ada apapun kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara, pungkasnya.