Indonesia Targetkan Masuk 10 Besar Eksportir Pasar Dunia, Ini Tantangannya.

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia masuk ke dalam 10 besar eksportir dunia pada tahun 2029.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini akan mendorong Indonesia agar masuk ke dalam 10 besar eksportir dunia, yang saat ini ranking Indonesia berada di angka 13 dengan total ekspor perikanan mencapai US$ 5,6 miliar pada 2023.

“Ini tentu jadi fokus utama perhatian kita nanti bisa tingkatkan ranking 10 negara besar eksportir di dunia,” ucap Ishartini dalam konferensi pers Kamis (24/10)

Dia mencatat saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam berada dalam 5 negara teratas eskportir perikanan dunia di 2023.

Ishartini juga menjelaskan bahwa trout dan salmon menjadi komoditas yang sangat diminati di 2023, selanjutnya diikuti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, kepiting atau rajungan, dan cod.

Baca Juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan Targetkan 33 Perusahaan Baru Masuk ke Uni Eropa

Walaupun Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, namun pemerintah akan fokus pada komoditas, udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, kepiting atau rajungan, dan cod untuk meningkatkan perikanan Indonesia ke pasar global.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ujarnya.

Ishartini melanjutkan bahwa untuk masuk ke 10 besar, memiliki beberapa tantangan seperti hambatan tarif dan non-tarif

Baca Juga: Sakti Wahyu Trenggono Kembali jadi Menteri KKP, Soroti Masifnya Pencurian Lobster

Dia mencontohkan Uni Eropa yang memberikan tarif sebesar 20% ke Indonesia sebagai hambatan tarif.Walaupun begitu pemerintah mulai berdiskusi untuk penurunan tarif ke Uni Eropa,

Teman-teman dari BJP, menangani ini terus lakukan komunikasi, diskusi-diskusi dalam working group, dalam CEPA untuk bisa menurunkan tarif ke Uni Eropa, tuturnya.

Selanjutanya, hambatan non tarif adalah mengenai kepatuhan (compliance) dalam mutu. Ada juga compliance untuk pengelolaan perikanan. Jadi permintaan untuk ikan ini diambil dari perairan yang ada sustainable fisheries dan fisheries management.

Penjaminan mutu ini harus dimulai sejak hulu, tandas Ishartini.