Indonesia Ajukan Aksesi ke OECD, Anggota Komisi XI Demokrat: Ini Jadi Momentum Reformasi Ekonomi

wmhg.org – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menyebut jika Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan menjadi momentum penting dalam mempercepat reformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Hal itu disampaikannya menanggapi langkah strategis Indonesia dalam mengajukan proses aksesi ke OECD.

“Setelah bergabung dengan BRICS, kini Indonesia melangkah lebih jauh dengan mengajukan aksesi ke OECD. Ini bukan hanya soal pengakuan internasional, tetapi juga peluang besar untuk mendorong reformasi struktural yang lebih dalam dan menyeluruh,” kata Fathi kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

Sebagai organisasi yang menaungi negara-negara dengan tata kelola ekonomi mapan, OECD memiliki standar kebijakan yang ketat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, perpajakan, investasi, dan tenaga kerja.

Fathi menilai bahwa bergabungnya Indonesia dengan OECD dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

“Keanggotaan di OECD akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan investor global. Indonesia akan semakin dipercaya dalam menjalankan tata kelola ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.

Namun, Fathi juga mengingatkan bahwa aksesi ke OECD bukan sekadar status keanggotaan, tetapi juga membawa tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya, kata dia, adalah kesiapan dalam melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor, termasuk birokrasi, perpajakan, serta kebijakan investasi dan tenaga kerja.

“Menyesuaikan kebijakan dengan standar OECD berarti kita harus meningkatkan transparansi fiskal, memperbaiki regulasi investasi, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama, baik pemerintah, DPR, maupun seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut, Fathi menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Reformasi yang dilakukan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

“Kita harus belajar dari negara-negara lain yang telah bergabung dengan OECD. Korea Selatan, misalnya, berhasil mempercepat industrialisasi dan meningkatkan daya saing setelah menjadi anggota. Indonesia harus memastikan bahwa reformasi yang dilakukan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial,” pungkasnya.