Hemat Anggaran, Pemerintah Pangkas Belanja Infrastruktur 34,3% pada 2025

wmhg.org –  JAKARTA. Pemerintah serius melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025 ini. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L).

Perintah Sri Mulyani tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L. 

Merujuk lampiran beleid itu, ada 16 item identifikasi rencana efisiensi. Salah satunya sektor infrastruktur dengan efisiensi anggaran mencapai 34,3%. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur Rp 400,35 triliun.

Angka tersebut cukup besar. Namun masih ada item dengan efisiensi anggaran yang lebih besar lagi. Di antaranya, alat tulis kantor (ATK), dengan efisiensi 90%, percetakan dan suvenir dengan efisiensi 75,9%, serta sewa gedung, kendaraan dan peralatan dengan efisiensi 73,3%.

Meski demikian, dalam butir 2a surat tersebut, Menkeu menegaskan bahwa penghematan anggaran kementerian/lembaga di 2025 tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial.

Sri Mulyani meminta K/L untuk menyampaikan usulan revisi anggaran yang telah disetujui DPR kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025. Jika tidak memenuhi batas waktu, Kemenkeu akan menyesuaikan secara mandiri dan mencatatkannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Adapun perintah Sri Mulyani sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan penghematan anggaran belanja hingga Rp 306,70 triliun. Dari jumlah itu, penghematan anggaran K/L di antaranya mencapai Rp 256,1 triliun.

Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (24/1) lalu, mengakui bahwa pemangkasan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Namun ia tak memerinci besaran realokasi anggaran untuk program itu. 

Bapak Presiden memang menghendaki dengan banyaknya anak-anak sekolah, kapasitas untuk melaksanakan itu dari MBG-nya, tutur Sri Mulyani.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo pada tahun ini tetap akan mendorong perekonomian nasional, meskipun anggaran infrastruktur yang dihemat.

Sebab, Efisiensi belanja itu akan dialihkan ke belanja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi maupun kemandirian energi dan pangan, ucap Myrdal.