Harapan Baru di Bawah Prabowo, Rocky Gerung: Tuntutan Pro Rakyat dan Reshuffle Kabinet di Depan Mata

wmhg.org – Awal tahun 2025 menjadi momen penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan ekspektasi tinggi dari masyarakat, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk segera merealisasikan visi reformasi yang pro rakyat, termasuk janji pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi rakyat, serta evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai konsumtif.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah konkret diperlukan untuk membuktikan efektivitas kabinet di bawah kepemimpinan Prabowo. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa reshuffle kabinet serta perampingan komposisi menjadi langkah krusial untuk memastikan pemerintahan lebih fokus pada kepentingan rakyat.

Apakah kabinet Pak Prabowo betul-betul efektif untuk menjalankan modeling baru di dalam pikiran Pak Prabowo tentang kerakyatan, pemberantasan korupsi, pembatalan proyek-proyek konsumtif yang dibuat oleh Jokowi, terutama PSN? ujar Rocky dalam akun YouTube-nya, Kamis (9/1/2025).

Selain urusan domestik, resminya Indonesia bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) turut memengaruhi arah kebijakan ekonomi pemerintah. Meski ada tantangan dalam persaingan dengan negara-negara Barat, BRICS dianggap sebagai peluang strategis untuk memperluas pasar ekspor serta meningkatkan kapasitas keuangan negara.

Namun, keberhasilan bergabung dengan BRICS membutuhkan kebijakan domestik yang kuat. Rocky menekankan pentingnya pembaruan strategi dan eksekusi kebijakan yang sesuai dengan tantangan global dan domestik.

Paradigma Prabowo itu memerlukan konsekuensi dan harus dieksekusi langsung. Kabinet yang sekarang pasti bukan kabinet yang dibayangkan mampu untuk mengatasi kekerumitan persoalan dalam negeri dan orientasi baru Indonesia di dalam persaingan blok ekonomi dengan BRICS sebagai batu loncatan, tambah Rocky.

Masyarakat kini menantikan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait langkah-langkah reformasi yang akan diambil pada 2025. Langkah ini diharapkan menjadi sinyal tegas terhadap komitmen pemerintah untuk menjawab keresahan rakyat sekaligus membangun harapan baru bagi masa depan Indonesia.

Tahun ini menjadi ujian besar bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya mampu menghadirkan perubahan nyata sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan selama kampanye. (Kayla Nathaniel Bilbina)