Guru Besar UEU Kupas Tuntas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri

Baca 10 detik

Putusan MK 114/2025 tidak melarang polisi menduduki jabatan di luar Polri
Anggota Polri tetap bisa menempati jabatan di instansi pemerintahan yang terkait dengan tugas kepolisian, seperti BNN, BNPT, Bakamla, KPK
Diperlukan kejelasan hukum melalui revisi UU Polri untuk menentukan batasan jabatan yang berkaitan dengan tugas kepolisian, agar tidak terjadi salah tafsir,

wmhg.org – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof Dr Juanda, SH, MH, memberikan penjelasan mendalam terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.

Menurutnya, putusan tersebut kerap disalahartikan sebagai larangan total bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.

Prof. Juanda menegaskan bahwa putusan MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pembatalan itu, kata dia, tidak mengubah norma inti dalam pasal tersebut.

Menurut Prof Juanda, inti dari putusan MK adalah memastikan agar penjelasan pasal sejalan dengan semangat Pasal 30 UUD 1945, bukan melarang polisi menduduki jabatan tertentu.

“Tidak ada alasan normatif yang menyimpulkan adanya larangan total. MK hanya membatalkan satu frasa, bukan menutup pintu bagi penugasan polisi di berbagai jabatan pemerintahan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, jabatan-jabatan yang memiliki hubungan erat dengan tugas kepolisian seperti BNN, BNPT, Bakamla, KPK, dan direktorat penegakan hukum di beberapa kementerian tetap dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

Penafsiran ini juga diperkuat oleh dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi.

Prof. Juanda merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020 yang membuka ruang penugasan anggota Polri pada jabatan ASN, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan madya, dengan persetujuan Presiden.

Menurutnya, secara hukum, anggota Polri adalah bagian dari aparatur negara sehingga penempatan mereka di jabatan pemerintahan merupakan praktik yang sah dan konstitusional.

Untuk menghindari kekeliruan tafsir di masa depan, Prof. Juanda merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah segera memperjelas makna “jabatan yang bersangkut paut dengan tugas kepolisian” melalui revisi UU Polri.

“Reformasi hukum kepolisian harus memperjelas batasan agar tidak terjadi politisasi serta memastikan kepastian hukum bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar institusi,” ujarnya.

Prof. Juanda merangkum pandangannya menjadi tiga poin penting yakni,

Putusan MK 114/2025 tidak mengubah substansi Pasal 28 ayat (3) UU Polri, kecuali membatalkan frasa tentang penugasan Kapolri.

Anggota Polri tetap dapat menduduki jabatan di luar kepolisian selama jabatan tersebut memiliki kaitan dengan tugas Polri dan mengikuti mekanisme di UU ASN.