Gerakan Politik Alternatif Kunci Melawan Oligarki yang Menggurita

wmhg.org – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan bahwa gerakan politik alternatif sangat dibutuhkan.

Gerakan politik ini bertujuan untuk menyediakan ruang pendidikan politik dan membuka ruang partisipasi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik pada moment peringatan 20 tahun hari jadi Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dengan tema Peluang dan Tantangan Gerakan Rakyat untuk Mewujudkan Kekuatan Partai Politik Progresif.

Menurut Bivitri, politik alternatif merupakan salah satu langkah yang sangat baik untuk selalu diperjuangkan oleh organisasi rakyat lainnya bukan hanya KASBI saja.

Memang kita butuh gerakan politik alternatif, bahkan kita agak terlambat. Jadi kalau, teman-teman (KASBI) masih mencanangkan, masih semangat betul dan bergerak terus seperti ini, ini adalah suatu langkah yang baik, kata Bivitri di Gedung YLBHI/LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Bivitri menjelaskan, gerakan politik alternatif harus terus didorong terus karena terdapat dugaan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Karena kita menghadapi oligarki yang luar biasa dan oligarki itu engga bisa kita hadapi dengan sekedar gerakan moral tapi juga harus dengan gerakan politik, jelasnya.

Bivitri mengatakan, masyarakat harus bisa masuk dalam politik dengan mempelajari sedikit tentang ilmu politik untuk melawan keberadaan oligarki yang sangat kuat.

Kita harus punya landasan moral, tetapi gerakannya politik, kita harus masuk ke aneka politik karena oligarki yang semakin menguat, ucapnya.

Bivitri juga menyebut keberadaan kartel politik yang diduga telah masuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kartel politik yang ada di DPR, kartel politik adalah jaringan dari pimpinan-pimpinan partai politik besar yang ada di DPR, jelasnya.

Untuk itu, dalam mendorong gerakan politik alternatif menjadi kekuatan untuk melawan oligarki maka diperlukan kerjasama dari organisasi rakyat atau kelompok masyarakat.

Sementara itu, organisasi rakyat atau kelompok harus membantu membuka ruang belajar bersama, bersatu, dan bergotong-royong dalam membangun kekuatan politik tersebut.

Reporter : Moh Reynaldi Risahondua