Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara

Baca 10 detik

Siswa kelas IV SD berinisial YBS di NTT meninggal dunia karena tidak mampu dibelikan buku dan pena seharga kurang dari Rp10 ribu oleh ibunya.
Amnesty International Indonesia menilai peristiwa ini adalah kegagalan negara dalam melindungi hak dasar warga dari kemiskinan struktural.
Tragedi ini menjadi sorotan ironi kebijakan anggaran negara yang mengalokasikan dana besar untuk program lain sementara ada kebutuhan dasar terabaikan.

wmhg.org – Sebuah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menjadi sorotan tajam lembaga hak asasi manusia internasional.

Kematian seorang siswa kelas IV SD berinisial YBS, yang nekat mengakhiri hidupnya karena sang ibu tak mampu membelikan buku dan pena seharga kurang dari Rp10 ribu, memicu reaksi keras dari Amnesty International Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut peristiwa ini bukan sekadar insiden memilukan, melainkan sebuah tamparan keras bagi negara yang dinilai gagal dalam melindungi hak-hak paling mendasar warganya.

Menurutnya, kasus ini adalah cerminan nyata dari adanya kemiskinan struktural yang mengakar.

Usman menyoroti ironi yang luar biasa pedih antara tragedi yang menimpa YBS dengan rencana alokasi anggaran fantastis oleh pemerintah untuk program-program lain.

“Tragedi ini menghadirkan ironi kebijakan anggaran negara. Saat seorang anak mengakhiri hidupnya untuk merespons beban kemiskinan keluarga yang tidak mampu membeli alat tulis seharga tidak sampai Rp10 ribu,” kata Usman, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ironi Anggaran Triliunan di Tengah Jeritan Rakyat Kecil

Kritik tajam Usman Hamid tertuju pada prioritas anggaran pemerintah. Ia membandingkan ketidakmampuan sebuah keluarga membeli alat tulis dengan gelontoran dana triliunan rupiah yang disiapkan negara untuk berbagai proyek mercusuar dan program populis.

Di saat yang sama, negara justru akan menggelontorkan Rp17 triliun untuk biaya keanggotaan Board of Peace, sebanyak Rp350 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp400 triliun untuk Koperasi Merah Putih.

Perbandingan itu, menurut Usman, menunjukkan di mana letak keberpihakan negara sesungguhnya.

“Pemerintah harus mengevaluasi program kebijakannya dan memastikan adanya program yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata,” ucapnya.

Bukan Sekadar Kemiskinan, Tapi Pelanggaran Hak Asasi

Lebih jauh, Usman menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem yang dialami YBS dan keluarganya telah merenggut hak asasi sang anak, terutama hak atas pendidikan.

Ia menegaskan bahwa hak pendidikan tidak hanya sebatas biaya sekolah gratis, tetapi juga mencakup pemenuhan sarana dan prasarana belajar seperti buku dan pena.

Kegagalan negara dalam memastikan akses ini, menurutnya, berdampak langsung pada kondisi psikologis anak yang hidup dalam himpitan kemiskinan.