Ganti Kapolri Trending, Data INDEF Ungkap Badai Kemarahan Publik di X dan TikTok, Ini Datanya

Baca 10 detikPosisi Kapolri Listyo Sigit terancam akibat badai kemarahan di media sosial.Data INDEF: Ada 4.900 percakapan menuntut Ganti Kapolri pasca-kerusuhan.Polri menjadi institusi paling disorot dengan 190.200 percakapan negatif.[batas-kesimpulan]

wmhg.org – Posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini berada di ujung tanduk, bukan hanya karena desas-desus politik, tetapi juga karena badai kemarahan publik yang terekam secara masif di media sosial.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis analisis percakapan di media sosial X dan TikTok pasca-kerusuhan akhir Agustus lalu.

Menggunakan Machine Learning AI, data menunjukkan tuntutan Ganti Kapolri menjadi salah satu rekomendasi utama dari publik.

Percakapan publik jumlahnya ribuan juga memberikan masukan dan rekomendasi, diantaranya: reformasi aparat sebanyak 8 ribu percakapan, sahkan UU Perampasan aset 6,4 ribu percakapan, ganti Kapolri 4,9 ribu percakapan, bebaskan massa aksi 2,3 percakapan, kata Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini, dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).

Listyo Sigit Jadi Sorotan Utama

Dari delapan tokoh yang menjadi pusat perhatian, Kapolri Listyo Sigit menempati posisi kedua yang paling dituntut pertanggungjawabannya, tepat di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Total ada 8.240 percakapan yang menyorotnya secara personal.

Kapolri Listyo Sigit menjadi tokoh kedua paling disorot. Represifitas aparat yang memicu korban memunculkan gelombang kemarahan yang terarah dan spesifik. Tidak hanya menuntut keadilan, publik juga ingin akuntabilitas personal dari pucuk pimpinan kepolisian, kata Didik.

Polri Paling Disorot

Secara kelembagaan, Polri menjadi institusi yang paling banyak mendapat sorotan negatif, jauh melampaui lembaga lain.

Kemarahan publik ini dipicu oleh tindakan represif aparat di lapangan.

Data INDEF mencatat 190.200 percakapan terkait Polri, disusul DPR (63.000), TNI (40.900), dan Presiden (19.300).

Temuan data ini seolah menjadi fondasi bagi rumor yang beredar kencang bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat ke DPR mengenai pergantian Kapolri, sebuah langkah yang kini terlihat sebagai respons langsung atas tekanan publik yang masif.

Tantangan Kapolri Baru

Sementara itu,Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menjelaskan apabila terjadi pergantian pucuk pimpinan korps baju cokelat, maka Kapolri yang baru nantinya akan menghadapi tantangan berat.

Menurutnya, ada beberapa parameter krusial yang harus diperhatikan Presiden Prabowo dan DPR.

Selain integritas dan kapabilitas, loyalitas menjadi isu sentral.

Perbesar

Kapolri baru harus mampu menjaga netralitas institusi dan tidak terkesan condong pada kekuatan politik tertentu.

Kemampuan calon Kapolri dalam menjaga netralitas institusi Polri, agar tidak terjadi lagi menyembul di publik bahwa Kapolri tidak loyal kepada Presiden seperti yang melekat kepada Kapolri Listyo Sigit karena dianggap condong kepada mantan presiden Jokowi, misalnya, kata Efriza kepada wmhg.org, Sabtu (13/9/2025).

Efriza menambahkan, Kapolri mendatang juga harus memiliki kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi politik yang baik untuk memperbaiki citra kepolisian yang kerap dianggap sebagai alat kekuasaan.

Presiden harus memastikan calon Kapolri disamping memiliki kompetensi teknis dan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga mampu merawat kepercayaan publik serta menjaga stabilitas keamanan nasional, tambahnya.