Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik

Baca 10 detik

Lucius Karus (Formappi) mengkritik uji kelayakan DPR sebagai formalitas yang ditentukan lobi politik di balik layar.
Kritik menyoroti penetapan Adies Kadir (MK) dan Thomas Djiwandono (BI) di Jakarta, Januari 2026.
Formappi mendesak reformasi DPR total karena proses seleksi dinilai mengabaikan substansi dan keterbukaan publik.

wmhg.org – Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, melontarkan kritik pedas terhadap proses seleksi pejabat negara di DPR RI. Ia menyebut mekanisme fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang dijalankan para wakil rakyat tak lebih dari sekadar formalitas dan drama.

Kritik tersebut disampaikan dalam diskusi media bertajuk Kasus Adies & Thomas: Perlukah Reformasi DPR? yang digelar di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Menurut Lucius, proses seleksi di Senayan kini hanya menjadi panggung untuk menggugurkan kewajiban undang-undang, sementara keputusan sebenarnya ditentukan di balik layar melalui lobi dan transaksi politik.

“Buat proses seleksi DPR itu cuma formalitas saja ya. Jadi karena undang-undang mengharuskan seorang calon sebelum diposisi tertentu harus kemudian diuji kelayakannya di DPR gitu, maka forum uji kelayakannya dibuatlah oleh DPR ya,” ujar Lucius.

Ia menilai DPR sepenuhnya memahami bahwa uji kelayakan yang ditampilkan ke publik tidak pernah benar-benar dijadikan tolok ukur dalam menentukan siapa yang akhirnya menduduki jabatan yang diuji.

Sentil Kasus Adies Kadir dan Thomas Djiwandono

Lucius juga menyoroti dua keputusan kontroversial DPR pada Januari 2026, yakni penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Dalam kasus Adies Kadir, ia menilai prosesnya terkesan terburu-buru dan tertutup. Agenda tersebut bahkan tidak terlacak di situs resmi DPR, namun tiba-tiba nama Adies Kadir muncul sebagai calon yang disepakati. Padahal, Adies memiliki rekam jejak kontroversial dan pernah dinonaktifkan dari DPR.

“Kita tahu agendanya di hari Senin itu sama sekali tidak bisa terlacak di website DPR. Kemudian tiba-tiba sore harinya kita sudah punya calon hakim konstitusi,” jelas Lucius.

“Jadi fit and proper test yang disebut-sebut oleh ketua Komisi III itu hanya dia sendiri yang tahu. Dan dengan itu dia mau mengatakan ini hakim konstitusi itu bukan urusan publik, itu hanya urusan Komisi III doang,” lanjutnya.

Lucius juga menilai DPR telah melecehkan martabatnya sendiri dengan membatalkan keputusan paripurna sebelumnya yang menetapkan Inosentius Samsul, demi mengangkat Adies Kadir.

“Saya kira ini satu bentuk pelecehan serius ya dari DPR terhadap lembaga,” tambahnya.

Kritik serupa diarahkan pada pemilihan Thomas Djiwandono di Komisi XI. Meski para calon memaparkan makalah yang substansial, alasan terpilihnya Thomas dinilai murni karena faktor politik.

“Lucu sekali ketua Komisi XI mengatakan alasan memilih Thomas Djiwandono itu karena semua partai politik menerima secara politik. Lalu apa gunanya diadakan fit and proper test?” ucap Lucius.

DPR Dinilai Tak Berubah Sejak Agustus 2025