Eva Sundari Kritik Kinerja DPR dan Komitmen Pemerintah Terhadap RUU PPRT

Baca 10 detik

Mantan Anggota DPR RI, Eva Sundari, kembali menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak maksimal dan tidak efektif dalam mengawasi pemerintah
Eva menyatakan bahwa posisi DPR saat ini malah menghambat inisiatif yang datang dari Presiden sendiri
Eva Sundari bahkan menyinggung nama Presiden Prabowo yang dianggap janjinya meleset

wmhg.org – Mantan Anggota DPR RI, Eva Sundari, kembali menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak maksimal dan tidak efektif dalam mengawasi pemerintah, khususnya terkait pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Dalam acara Editor Forum yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), pada Selasa (18/11/2025), ia menyatakan bahwa posisi DPR saat ini malah menghambat inisiatif yang datang dari Presiden sendiri.

Menurut saya DPR itu tidak maksimal, tidak efektif untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah karena posisinya sudah menjadi inisiatif, kata Eva Sundari.

Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah dan Presiden telah secara terbuka dan tertulis mengeluarkan komitmennya untuk mengesahkan UU PPRT.

Pemerintah, Presiden, sudah mengeluarkan komitmennya secara terbuka dan tertulis, tegasnya.

Komitmen tersebut, yang diucapkan secara terbuka di hadapan publik, belum juga diikuti dengan tindakan nyata dari DPR.

Eva Sundari bahkan menyinggung nama Presiden Prabowo yang dianggap janjinya meleset.

Pada tanggal 1 Mei kemarin kok gak diikuti, jadi Pak Prabowo janjinya meleset ya, ujarnya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap dinamika politik yang berulang kali menghalangi pengesahan RUU yang krusial ini.

Tapi ya inilah politik-politik yang tidak bisa kita harapkan ya dan ini diulang terus, katanya.

Eva berharap DPR bisa lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, terutama dalam perlindungan pekerja rumah tangga yang telah menunggu selama lebih dari dua dekade.

Kritik Eva Sundari ini menambah panjang daftar desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil agar DPR segera mengesahkan RUU PPRT demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. (Safelia Putri)