Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional

Baca 10 detik

Polri bukan sekadar institusi penegak hukum, tetapi menjadi elemen penting dalam roda pemerintahan Indonesia
Tanggal 1 Juli bukan hari lahir Polri, melainkan penanda saat kepolisian berada di bawah Perdana Menteri, menunjukkan perjalanan historis
Polri berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin profesional – Dengan mempertimbangkan aspek keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis

wmhg.org – Eksistensi Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kembali menjadi sorotan lewat pandangan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA.

Mantan Kapolri yang juga dikenal sebagai akademisi ini menegaskan, Polri sejak awal merupakan bagian integral dari administrasi negara Republik Indonesia, bukan sekadar institusi penegak hukum biasa.

“Polri merupakan bagian dari administrasi negara,” tegas Awaloedin dalam sebuah kesempatan, menekankan bahwa keberadaan kepolisian tak bisa dilepaskan dari roda pemerintahan.

Awaloedin juga mengklarifikasi kesalahpahaman yang kerap muncul soal tanggal 1 Juli, yang selama ini dikenal sebagai Hari Bhayangkara.

Menurutnya, tanggal tersebut bukanlah hari lahir Polri, melainkan momentum ketika kepolisian ditempatkan di bawah kendali Perdana Menteri.

“1 Juli bukan hari lahir Polri, melainkan Polri di bawah Perdana Menteri,” jelasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa struktur kepolisian di Indonesia mengalami evolusi historis, sejalan dengan dinamika politik dan pemerintahan pasca-kemerdekaan.

Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat majemuk, Indonesia kerap dihadapkan pada potensi konflik hingga ancaman separatisme.

Dalam konteks inilah, Awaloedin menekankan konsep Kepolisian Nasional sebagai benteng pertahanan sosial dan politik.

“Polri merupakan Kepolisian Nasional, karena Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang rawan konflik bahkan separatisme,” ujarnya.

Polri, lanjutnya, menjalankan tugas dalam kerangka pemolisian untuk menjaga sistem nasional, yang mencakup penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban umum, hingga menjaga stabilitas negara.

Awaloedin juga menekankan pentingnya peran Kapolri sebagai jabatan profesional. Kompetensi, integritas, serta kemampuan membaca geopolitik dan geostrategi menjadi syarat mutlak bagi pemimpin Polri.

“Kapolri adalah jabatan profesional,” tegasnya.

Menyimpulkan pandangannya, Awaloedin menegaskan bahwa secara inheren, Polri berada langsung di bawah Presiden.

Menurutnya, hal ini bukan sekadar soal hierarki formal, melainkan wujud akuntabilitas dan kesinambungan dalam menjaga stabilitas bangsa.