Efisiensi Anggaran Berpotensi Menekan Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Antisipasi

wmhg.org – JAKARTA. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi berdampak pada penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Langkah penghematan ini mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pemangkasan belanja pemerintah lainnya.

Namun, kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas sektor industri, yang selama ini bergantung pada belanja negara.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai bahwa pemerintah perlu melakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi penerimaan pajak setelah kebijakan efisiensi diterapkan.

Salah satu fungsi APBN adalah menstimulasi perekonomian melalui belanja negara. Jika anggaran dipangkas, aktivitas ekonomi bisa melambat dan berimbas pada penerimaan pajak, ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Minggu (16/2).

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pajak

Wahyu merinci dua dampak utama dari efisiensi anggaran terhadap penerimaan pajak:

Daya Beli Masyarakat Melemah

Penghentian tenaga honorer dan pengurangan belanja pegawai dapat menekan pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya menurunkan konsumsi masyarakat.

Akibatnya, penerimaan PPN dari konsumsi barang dan jasa bisa mengalami penurunan.

Pemerintah Diminta Antisipasi

Agar penerimaan pajak tetap optimal, Wahyu menyarankan pemerintah untuk menyiapkan strategi antisipasi guna mengurangi dampak negatif dari kebijakan efisiensi ini.

Apalagi, di awal tahun ini, ada persoalan Coretax dan beberapa kebijakan perpajakan lainnya yang juga memberikan tekanan besar bagi otoritas pajak, ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Target ini mencakup penerimaan PPh sebesar Rp 1.209,3 triliun dan penerimaan PPN & PPnBM sebesar Rp 945,1 triliun