DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng

Baca 10 detik

Komisi X DPR RI dan Kemdiktisaintek secara aktif turun ke tiga universitas di Sulawesi Tengah untuk memastikan implementasi peraturan anti-kekerasan (PPKPT) berjalan efektif
Fokus utama program ini adalah membentuk Satgas PPKPT yang tidak hanya pasif menunggu laporan, tetapi aktif melakukan edukasi dan membangun sistem pelaporan yang berpihak pada korban
Gerakan kampus aman di Sulteng diperkuat dengan integrasi nilai-nilai kearifan lokal Sintuwu Maroso dan Nosarara Nosabatutu untuk menciptakan budaya kampus yang solid dan inklusif

wmhg.org – Sebuah langkah progresif untuk menciptakan iklim pendidikan yang aman, beradab, dan bebas dari segala bentuk kekerasan tengah digalakkan di Sulawesi Tengah. Melalui kolaborasi strategis, Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek RI) memulai babak baru dalam perlindungan mahasiswa dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Inisiatif penting ini menyasar tiga pilar pendidikan tinggi di Sulteng, yaitu Universitas Muhammadiyah Palu (17 November 2025), Universitas Tadulako (18 November 2025), dan Universitas Al Khairat (19 November 2025).

Tujuannya, mempercepat implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sebagai payung hukum yang melindungi seluruh civitas akademika dari kekerasan seksual, fisik, psikis, perundungan, hingga kekerasan berbasis kebijakan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP, yang hadir secara daring, menyuarakan optimisme dan komitmen kuat terhadap gerakan ini.

Menurutnya, memastikan keamanan di lingkungan pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar.

“Negara harus hadir memastikan kampus menjadi ruang aman, bukan ruang trauma. Program PPKPT bukan hanya sekadar regulasi administrasi, tetapi merupakan komitmen kemanusiaan dan perlindungan terhadap mahasiswa serta civitas akademika secara menyeluruh,” ujarnya.

Lebih dari sekadar formalitas, program ini dirancang untuk membangun sebuah ekosistem kampus yang suportif.

Nilam Sari Lawira menekankan bahwa Satuan Tugas (Satgas) PPKPT yang akan dibentuk di setiap kampus harus menjadi garda terdepan yang proaktif, bukan sekadar lembaga reaktif yang menunggu laporan.

“Kita ingin Satgas PPKPT tidak hanya menerima laporan, tetapi aktif melakukan edukasi, membangun sistem pelaporan yang aman, berpihak pada korban, dan mampu menciptakan budaya kampus yang manusiawi dan beradab,” tambahnya.

Uniknya, gerakan ini juga mengakar pada kearifan lokal. Nilam Sari Lawira mengajak seluruh elemen kampus untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur Sulawesi Tengah seperti Sintuwu Maroso (bersatu kita kuat) dan Nosarara Nosabatutu (kita bersaudara, kita bersatu).

Falsafah ini diyakini menjadi kekuatan sosial yang ampuh untuk membangun lingkungan akademik yang inklusif dan saling menjaga.

“Kekerasan hanya bisa dicegah jika seluruh unsur kampus bergerak: pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, dan semua elemen komunitas akademik,” ungkap Nilam.

Melalui rangkaian sosialisasi ini, harapan besar disematkan agar perguruan tinggi di Sulawesi Tengah dapat menjadi model percontohan nasional dalam implementasi PPKPT.

Sebuah bukti bahwa kampus tidak hanya berfungsi sebagai pencetak intelektual, tetapi juga sebagai kawah candradimuka yang membentuk manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.