Disertasi Bahlil Direkomendasikan Dibatalkan, Golkar Curiga Ada Kepentingan Politis

wmhg.org – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menduga ada kepentingan politik di balik munculnya rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

Ada variable-variable lain yang mempengaruhi, apa mungkin variable politik, variable kepentingan-kepentingan usaha, variable-variable gesekan-gesekan dan lain-lain. Saya punya keyakinan itu, kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Menurut Idrus persoalan disertasi Bahli sebenarnya bisa diselesaikan. Namun, masalahmya menjadi panjang lantaran Bahlil disorot karena menjadi pejabat publik.

Nah, sehingga dengan demikian, maka kalau itu persoalannya kan sebenarnya kan ini kan sebenarnya bisa diselesaikan. Ini kan bisa dikomunikasikan. Ya, Pak Bahlil, jangan dilihat sebagai menterinya dong, tapi dilihat sebagai mahasiswanya, katanya.

Ya, apa salahnya misalkan ketika itu dibicarakan dengan baik, ada apa, ada apa dan lain-lain sebagainya. Ini kan mestinya dibuat seperti itu, sambungnya.

Kendati begitu, ia masih berusaha berpikir positif soal disertasi Bahlil tidak dibatalkan.

Saya ingin mengatakan bahwa kalau pun di dalam prosesnya itu memang ada masalah-masalah secara teknik dan lain-lain, lalu kemudian diidentifikasi menjadi masalah etik, tetapi saya ingin katakan itu bukan hanya menjadi variable tertentu, variable tunggal, pungkasnya.

Sebelumnya, disertasi Bahlil direkomendasikan dibatalkan. Dewan Guru Besar UI menilai terdapat empat pelanggaran, sehingga Bahlil harus menulis ulang disertasinya dengan topik baru sesuai standar akademik UI. Yaitu, adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data, karena data penelitian diperoleh tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan.

Terdapat pelanggaran standar akademik, karena Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Selain itu, Bahlil dinilai mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik. Selanjutnya, terdapat konflik kepentingan karena promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara.